Soal Penunjukan Aziz Jadi Ketua DPR, Begini Tanggapan Calon Ketum Golkar

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Desember 2017
Soal Penunjukan Aziz Jadi Ketua DPR, Begini Tanggapan Calon Ketum Golkar

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Dewan Pimpinan Pusat Satuan Karya Ulama Indonesia. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto.

Menurut pria yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian ini, penunjukan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme di internal Partai Golkar.

"Ini berproses di luar jalur yang biasanya ditempuh dalam sebuah partai politik terutama partai Golkar," ujarnya saat menghadiri acara Sarasehan Nasional : Merumuskan Pembaharuan dan Kebangkitan Partai Golkar, di Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/12).

Airlangga menjelaskan, bahwa hasil rapat Pleno DPP Golkar beberapa waktu lalu telah menyepakati bahwa keputusan-keputusan strategis partai akan dibahas oleh Plt Ketua Umum bersama Koordinator Bidang DPP Golkar.

Dengan demikian, dikatakan Airlangga, penunjukan Ketua DPR termasuk keputusan strategis sehingga harus melalui mekanisme yang telah disepakati dari hasil rapat Pleno tersebut.

"Maka apabila belum melalui proses tersebut dan sampai hari ini belum ada rapat pleno DPP yang menunjuk alat kelengkapam dewan," jelas dia.

Terlebih, sambung dia, dalam rapat Pleno lanjutan yang sedianya bakal digelar pada Senin (11/12) besok, belum ada agenda penunjukan Ketua DPR dalam undangan Pleno tersebut.

"Tentunya proses ini kalau dibawa langsung kepada agenda sidang pleno besok, dari daftar undangan yang dikeluarkan sekretaria Jenderal itu tidak ada agenda mengenai hal tersebut, jadi ini belum ada agendanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto dikabarkan telah menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR. Hal ini lantaran, Setnov masih mendekam di Rutan KPK karena jadi tersangka kasus korupsi e-KTP. (Pon)

#Airlangga Hartarto #Aziz Syamsuddin #Setya Novanto #Partai Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Bagikan