Soal Listyo Calon Kapolri, Pimpinan DPR Masih Tunggu Surpres Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 12 Januari 2021
Soal Listyo Calon Kapolri, Pimpinan DPR Masih Tunggu Surpres Jokowi

Kapolri Jenderal Idham Azis. ANTARA/HO-Humas Polri/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPR buka suara menanggapi beredarnya nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang dikabarkan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Kapolri.

DPR hingga saat ini belum menerima surat presiden (Surpres) terkait nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Baca Juga

Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

"Kalau di medsos ada beredar nama-nama yang diusulkan, tapi untuk pastinya nanti kita sama-sama saja tunggu surat dari Presiden. Karena kalau kita berandai-andai cuma Presiden Jokowi yang tahu," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Ketua Harian Partai Gerindra ini meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengirim Surpres ke DPR.

"Presiden tentunya tahu mana urgensi dan batas waktu kapan suratnya harus dikirim ke DPR," ujarnya.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis. ANTARA FOTO/Rivan Lingga

Dasco memastikan, pihaknya akan segera memproses nama calon Kapolri jika Surpres terkait orang nomor 1 di Korps Bhayangkara itu sudah diterima oleh DPR.

"Kita tunggu saja, begitu (Surpres) datang nanti ya kita proses sesuai mekanisme yang ada," imbuhnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini mengaku belum bisa menyampaikan kriteria ideal calon Kapolri. Apalagi, Kompolnas juga sudah merekomendasikan sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi.

Baca Juga

Pengganti Idham Azis Diwarisi Dua Utang Besar

Adapun lima calon Kapolri yang direkomendasikan Kompolnas tersebut yakni, Wakapolri Komjen, Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen, Agus Andrianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen, Boy Rafli Amar, dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal, Arief Sulistyanto.

"Karena kan penilaiannya nanti ada di banyak unsur. Dan kompolnas juga merekomendasikan beberapa nama dan tentunya Presiden punya pertimbangan sendiri, dan kami di DPR akan memproses nama yang diusulkan oleh Presiden. Siapapun itu," pungkas Dasco. (Pon)

#Kapolri #Calon Kapolri #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Indonesia
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Dalam hal itu, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Polri membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut menyalurkan bantuan ke Posko Penerimaan Bantuan Kemanusian Ditsamapta Koorsabhara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Kapolri Listyo Sigit mendesak Brimob meningkatkan kemampuan dengan studi banding ke negara-negara pemilik pasukan elite.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Bagikan