Soal Listyo Calon Kapolri, Pimpinan DPR Masih Tunggu Surpres Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 12 Januari 2021
Soal Listyo Calon Kapolri, Pimpinan DPR Masih Tunggu Surpres Jokowi

Kapolri Jenderal Idham Azis. ANTARA/HO-Humas Polri/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPR buka suara menanggapi beredarnya nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang dikabarkan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Kapolri.

DPR hingga saat ini belum menerima surat presiden (Surpres) terkait nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Baca Juga

Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

"Kalau di medsos ada beredar nama-nama yang diusulkan, tapi untuk pastinya nanti kita sama-sama saja tunggu surat dari Presiden. Karena kalau kita berandai-andai cuma Presiden Jokowi yang tahu," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Ketua Harian Partai Gerindra ini meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengirim Surpres ke DPR.

"Presiden tentunya tahu mana urgensi dan batas waktu kapan suratnya harus dikirim ke DPR," ujarnya.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis. ANTARA FOTO/Rivan Lingga

Dasco memastikan, pihaknya akan segera memproses nama calon Kapolri jika Surpres terkait orang nomor 1 di Korps Bhayangkara itu sudah diterima oleh DPR.

"Kita tunggu saja, begitu (Surpres) datang nanti ya kita proses sesuai mekanisme yang ada," imbuhnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini mengaku belum bisa menyampaikan kriteria ideal calon Kapolri. Apalagi, Kompolnas juga sudah merekomendasikan sejumlah nama calon Kapolri kepada Presiden Jokowi.

Baca Juga

Pengganti Idham Azis Diwarisi Dua Utang Besar

Adapun lima calon Kapolri yang direkomendasikan Kompolnas tersebut yakni, Wakapolri Komjen, Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen, Agus Andrianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen, Boy Rafli Amar, dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal, Arief Sulistyanto.

"Karena kan penilaiannya nanti ada di banyak unsur. Dan kompolnas juga merekomendasikan beberapa nama dan tentunya Presiden punya pertimbangan sendiri, dan kami di DPR akan memproses nama yang diusulkan oleh Presiden. Siapapun itu," pungkas Dasco. (Pon)

#Kapolri #Calon Kapolri #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Indonesia
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Penyidik masih mendalami keterkaitan kasus laboratorium gelap di Aceh dengan jaringan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kapolri Buru Pendana Jaringan Sabu 1,2 Ton di Aceh, Kembangkan Kasus hingga Medan
Indonesia
Indonesia-China Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Tangkap 18 Orang
Pertukaran informasi intelijen dan koordinasi antaraparat menjadi bagian penting dalam membongkar jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Indonesia-China Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Tangkap 18 Orang
Bagikan