Soal Konsesi Tambang, Muhammadiyah Singgung Mafia dan Oligarki

MERAHPUTIH.COM - PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkapkan alasan belum memustukan menerima pemberian konsesi tambang dari pemerintah. Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna menyatakan hingga kini perwakilan pemerintah belum mendatangi pihaknya untuk membahas hal tersebut.

“Pihak pemerintah belum datang ke PP Muhammadiyah sehingga sampai sekarang kami belum memutuskan menerima atau tidak,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Ormas Agama Urus Tambang Buat Apa?, Sabtu (8/6).

Meski demikian, Mukhaer mengatakan pihaknya tetap menyambut baik langkah pemerintah memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan di Indonesia. “PP Muhammadiyah tetap mengapresiasi PP Nomor 25 Tahun 2024. Ini sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melibatkan atau meminta partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Baca juga:

Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan Langgar Konstitusi Menurut Pengamat

Mukhaer memastikan PP Muhammadiyah dalam waktu dekat akan segera memutuskan apakah akan menerima konsesi tambang dari pemerintah tersebut. “Karena menurut Muhammadiyah, itu masih sangat baru bagi kita secara institusi ya, ini masih asing. Walaupun kita memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha, ini masih asing bagi kita,” ungkapnya.

PP Muhammadiyah, lanjut Mukhaer, masih mengkaji beberapa hal, di antaranya terkait dengan dunia pertambangan yang berkaitan erat dengan 'sarang' mafia.

“Kemudian dari sisi kontranya, di PP Muhammadiyah (tambang) ini kan penuh dengan mafia, penuh dengan oligarki. Dari hulu sampai hilir, bahkan di tingkat pasarnya, pasar juga yang menentukan ialah oligarki,” tutup dia.(Pon)

Baca juga:

Tokoh NU Jawab Tudingan Konsesi Tambang Bentuk Balas Budi Jokowi atas Kemenangan Prabowo-Gibran