Soal Impor 1,5 Juta Ton Beras Thailand, Jokowi Beda Pendapat dengan JK

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 25 September 2015
Soal Impor 1,5 Juta Ton Beras Thailand, Jokowi Beda Pendapat dengan JK

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4). Rapat tersebut juga membahas ketersediaan stok beras nasional (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Presiden Joko Widodo berbeda pandangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rencana impor 1,5 juta ton beras dari Thailand. Menurut Presiden stok pangan terutama beras harus cukup distribusinya harus baik dan harganya juga tidak membebani daya beli masyarakat.  

Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan keputusan impor beras tergantung kebutuhan stok pangan.  

"Intinya bukan impor atau tidak impor, tapi bagaimana pemerintah di tengah keadaan ekonomi tertekan soal keadaan ekonomi global sekarang itu stok pangan tersedia cukup dan harganya terjangkau masyarakat. Itu saya kira sudah ditegaskan pemerintah," jelas Teten di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/9) seperti dikutip dari laman Setkab.go.id.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan stok beras di Bulog saat ini sebanyak 1,7 juta ton. Ia menjamin pasokan beras masih aman hingga setidaknya enam bulan mendatang.

Sementara Wapres JK mengumpulkan‎ beberapa menteri terkait di kediamannya, yaitu Mentan Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pada Senin (21/9) pagi. Salah satu keputusannya adalah soal rencana impor beras untuk menjaga stok beras Bulog yang hanya 1,5 juta ton dari angka ideal seharusnya 2,5-3 juta ton.

JK memutuskan untuk kembali mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Thailand untuk menjaga stok dan harga beras di dalam negeri. Kebijakan impor beras perlu dilakukan dengan pertimbangan melihat fenomena El-Nino (kemarau berkepanjangan) yang membuat Indonesia dilanda kekurangan beras sehingga masa panen raya terancam mundur. (Luh)

Baca Juga:

  1. Pejabat Kemendag Belum Tahu Rencana Impor Beras
  2. Jokowi: Jangan Impor Beras!
  3. Presiden Tegaskan Stok Beras Cukup
  4. Stok Beras di Gudang Bulog Kelapa Gading Hanya 46.000 Ton
  5. Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras

 

#Impor Beras #Jusuf Kalla #Joko Widodo #Teten Masduki
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan risiko ketergantungan impor pangan di tengah konflik global. Ia menegaskan swasembada pangan kunci kemandirian bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Indonesia
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Presiden Prabowo resmi mengumumkan Indonesia swasembada beras per 31 Desember 2025. Cadangan Beras Pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Bagikan