Skandal Ratna Momentum Hentikan Hoaks dalam Konstelasi Politik Indonesia

MerahPutih.Com - Skandal Ratna Sarumpaet dalam perspektif politik kekinian Indonesia jelas berkaitan erat dengan definisi politik klasik, siapa dapat apa dan bagaimana cara mendapatkannya.

Drama penganiayaan yang dilontarkan orang-orang sekitar Ratna menyebabkan sejumlah nama besar di kancah politik Indonesia 'tersandung' informasi bohong.

Lantas, siapakah yang patut dipersalahkan dalam skandal ini? Ratna Sarumpaet? Prabowo Subianto dan kaumnya yang telah gagah berani menyampaikan kecaman dan keprihatinan lewat konferensi pers yang ditayangkan secara live sejumlah stasiun televisi?

Dari pada saling menunjuk hidung dan mempersalahkan satu sama lain, bijaknya skandal Ratna Sarumpaet layak dijadikan batu penjuru konstruksi politik yang sehat dalam demokrasi di Indonesia. Selama ini, hoaks telah menelan banyak korban, sejumlah aktor politik terpeleset lantaran aksi tipu-tipu yang dimobilisasi media sosial tersebut.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyatakan, terbongkarnya hoaks 'penganiayaan' Ratna Sarumpaet merupakan cermin kualias demokrasi Indonesia yang masih menghalalkan segala cara termasuk hoaks dan fitnah untuk menyerang lawan politik.

"Sesungguhnya hoaks ini hanyalah satu dari banyak hoaks yang masih beredar di masyarakat. Dari dari Mafindo selama Juli-September 2018, terdapat 135 hoaks politik dari total 230 hoaks yang kami debunk (klarifikasi), jika dibiarkan, maka kualitas demokrasi terancam," terang Eko Nugroho dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (4/10).

Lebih lanjut Mafindo mencemaskan, jika hoaks dibiarkan tersebar liar dalam masyarakat maka ancaman disintegrasi bangsa kian nyata. Dibutuhkan upaya serius untuk meredam penyebaran hoaks politik di masyarakat.

Hoaks Ratna Sarumpaet menjadi topik utama baik di media arus utama maupun media sosial, karena langsung melibatkan para elit politik di tingkat tertinggi. Hoaks ini nyaris menjadi bola liar yang menghantui kedamaian tahun politik ini, yang untungnya bisa langsung terhenti karena kesigapan Polri yang mampu mengungkap fakta kuat dalam waktu singkat, yang patut kita apresiasi tinggi.

Momen terbukanya hoaks ini, seharusnya membuka mata kita bahwa penggunaan hoaks politik dalam berdemokrasi tak bisa lagi ditoleransi. Ia membuka jalan bagi terciptanya konflik di masyarakat, dan menghambat kemajuan negeri ini.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, selaku komunitas anak bangsa yang peduli supaya hoaks dan fitnah menyerukan beberapa hal, pertama menghentikan politik kebencian dalam pertarungan demokrasi. Politik kebencian yang dikatalisasi dengan cepatnya penyebaran informasi melalui teknologi media sosial dan aplikasi percakapan, di tengah masyarakat kita yang rendah literasi, berpotensi menyebabkan semakin retaknya kerukunan bangsa. Sudah saatnya politik kebencian dibuang jauh dari praktek demokrasi kita.

Kedua, mengajak elit politik untuk berkomitmen melawan hoaks politik. Bulan September 2018, tercatat ada lebih dari 53 hoaks politik, dengan 37 hoaks menyerang kubu Jokowi-Amin Ma’ruf, pemerintah dan pendukungnya, dan 16 hoaks yang menyerang kubu Prabowo-Sandiaga Uno. Sudah saatnya para elit politik menyadari bahwa kemenangan politik dengan mentoleransi penyebaran hoaks sejatinya adalah kekalahan bangsa dan anak cucu kita yang akan mewarisi dendam tak berkesudahan.

Komitmen melawan hoaks politik harus muncul dari semua elit politik yang pendapatnya menjadi rujukan bagi pengikutnya, dan tak cukup dengan tidak menggunakan hoaks sebagai bahan kampanye, tetapi juga mereka memberikan keteladanan untuk ikut bersuara keras ketika ada hoaks yang muncul, baik itu menyerang kawan atau lawan, baik itu bersumber dari teman atau bukan. Mereka harus mencontohkan bahwa kemenangan politik harus dicapai dengan martabat yang tinggi, yaitu tidak dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan hoaks dan fitnah.

Ketiga, gerakan siskamling dan literasi digital oleh masyarakat dan komunitas. Masyarakat dan komunitas bisa berpartisipasi aktif dalam melakukan pembersihan konten negatif dalam lingkungan digital sekitarnya. Masyarakat bisa bergotong-royong melaporkan hoaks melalui platform media sosial yang ada, melalui aduankonten.id dari Kementrian Kominfo, Bawaslu, ataupun ke Polri.

Masyarakat pun perlu menyemarakkan gerakan edukasi literasi digital di lingkungannya, sehingga kualitas ketahanan informasi masyarakat meningkat, karena kemampuan menyaring informasi benar dan salah menjadi penting supaya tidak mudah terjebak oleh penyebaran informasi sesat.

Keempat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku hoaks. Bagi pelaku dan aktor intelektual di balik penyebaran hoaks yang meresahkan dan menghasut masyarakat, penegakan hukum harus dilakukan supaya kepastian hukum terjamin. Namun penegakan hukum ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai bertentangan dengan semangat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.

Hoaks ini pula sempat menyita perhatian publik, padahal ada banyak kejadian penting yang jauh lebih membutuhkan perhatian masyarakat, seperti upaya bersama membantu masyarakat yang terdampak bencana di Palu dan Lombok.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Derita Para Mahasiswa Sulteng di Yogyakarta: Puasa Makan Demi Bertahan Hidup