Situs KPU Rentan Dibobol, DPR Khawatir Hasil Pemilu Bisa Diubah

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 Desember 2023
Situs KPU Rentan Dibobol, DPR Khawatir Hasil Pemilu Bisa Diubah

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu pembobolan data Pemilu 2024 seolah tak ada habisnya. Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menyoroti kasus kebocoran data pemilih pada situs KPU.

Apalagi, isu itu menyebut situs KPU dibobol oleh hacker dan ada 204 juta data pemilih yang bocor dan diperjualbelikan ke publik.

Baca Juga:

KPU Minta Capres-Cawapres Segera Dikirim Nama Panelis Debat

“Tentu ini sangat mengkhawatirkan pertama soal data yang bocor yang kedua soal situs KPU,” ungkap Sukamta dikutip di Jakarta, Kamis (7/12).

Sukamta menlai, kasus kebocoran data pemilih pada situs KPU menjadi sangat mengkhawatirkan karena dapat mengganggu kredibilitas hasil pemilu.

“Hasil perhitungan proses pemilu itu bisa dipengaruhi oleh hacker dan itu bisa mengganggu kredibilitas hasil kerja KPU dan pemilu,” tegasnya.

Sukamta menyebutkan bahwa jangan sampai kecurigaan masyarakat terhadap kredibilitas hasil pemilu menggangu legitimasi pemerintahan.

Baca Juga:

KPU DKI Ungkap 2.841 TPS di Jakarta Rawan Banjir

“Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi di dalam proses pemilu yang sangat kita nanti-nantikan, kita tidak ingin kredibilitasnya terganggu dan hanya menjadi rumor selama lima tahun ke depan,” ungkap Sukamta.

Politisi PKS ini mendorong agar DPR RI memberikan support agar KPU dapat membenahi sistem IT-nya agar terbebas dari malware dan aman dari ancaman hacker.

“Ini sudah masuk masa proses kampanye situasinya sangat penting dan mendesak untuk terselenggaranya pemilu yang legitimate, agar hasilnya dirasakan dan disepakati dengan bersama seluruh komponen bangsa,” tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU Kumpulkan 3 Tim Capres-Cawapres, Bahas Materi dan Moderator Debat

#KPU #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan