Situs KPU Rentan Dibobol, DPR Khawatir Hasil Pemilu Bisa Diubah

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 Desember 2023
Situs KPU Rentan Dibobol, DPR Khawatir Hasil Pemilu Bisa Diubah

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu pembobolan data Pemilu 2024 seolah tak ada habisnya. Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menyoroti kasus kebocoran data pemilih pada situs KPU.

Apalagi, isu itu menyebut situs KPU dibobol oleh hacker dan ada 204 juta data pemilih yang bocor dan diperjualbelikan ke publik.

Baca Juga:

KPU Minta Capres-Cawapres Segera Dikirim Nama Panelis Debat

“Tentu ini sangat mengkhawatirkan pertama soal data yang bocor yang kedua soal situs KPU,” ungkap Sukamta dikutip di Jakarta, Kamis (7/12).

Sukamta menlai, kasus kebocoran data pemilih pada situs KPU menjadi sangat mengkhawatirkan karena dapat mengganggu kredibilitas hasil pemilu.

“Hasil perhitungan proses pemilu itu bisa dipengaruhi oleh hacker dan itu bisa mengganggu kredibilitas hasil kerja KPU dan pemilu,” tegasnya.

Sukamta menyebutkan bahwa jangan sampai kecurigaan masyarakat terhadap kredibilitas hasil pemilu menggangu legitimasi pemerintahan.

Baca Juga:

KPU DKI Ungkap 2.841 TPS di Jakarta Rawan Banjir

“Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi di dalam proses pemilu yang sangat kita nanti-nantikan, kita tidak ingin kredibilitasnya terganggu dan hanya menjadi rumor selama lima tahun ke depan,” ungkap Sukamta.

Politisi PKS ini mendorong agar DPR RI memberikan support agar KPU dapat membenahi sistem IT-nya agar terbebas dari malware dan aman dari ancaman hacker.

“Ini sudah masuk masa proses kampanye situasinya sangat penting dan mendesak untuk terselenggaranya pemilu yang legitimate, agar hasilnya dirasakan dan disepakati dengan bersama seluruh komponen bangsa,” tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU Kumpulkan 3 Tim Capres-Cawapres, Bahas Materi dan Moderator Debat

#KPU #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan