Thomas Kukuh
MerahPutih.com - Kementerian Perindustrian terus mendorong kerja sama bisnis antara industri perhiasan dalam negeri dengan perusahaan jam tangan asal Swiss. Kerjasama itu diharapkan bisa memperluas akses pasar produk lokal ke kancah global sehingga meningkatkan devisa negara.
"Dari mereka (Swiss) ada yang mewakili asosiasi industri jam. Mereka mengatakan sedang butuh banyak batu mulia, emas, dan perak berkualitas," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (17/7).
Airlangga menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan Menteri Ekonomi, Pendidikan dan Riset Swiss Johann N. Schneider-Ammann beserta delegasinya.
Airlangga menjelaskan industri perhiasan dalam negeri telah mampu bersaing di pasar internasional dengan desain dan produknya yang berkualitas unggul.
Hal tersebut terlihat dari nilai ekspor produk perhiasan Indonesia ke dunia pada periode 2011-2016, yang menunjukkan tren peningkatan sebesar 16,85 persen. Pada 2011, nilai ekspor sebesar USD 2,59 miliar menjadi USD 5,34 miliar pada 2016.
"Industri perhiasan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sektor ini akan kami terus pacu pengembangannya karena padat karya berorientasi ekspor dan mempunyai daya saing yang kuat," paparnya.
Berdasarkan data 2015, jumlah unit industri perhiasan dan aksesoris di dalam negeri mencapai 36.636 perusahaan dengan nilai produksi sebesar Rp 10,45 triliun.
Sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 43.348 orang dan menghasilkan devisa melalui ekspor sebesar USD 3,31 miliar.
Oleh karena itu, Airlangga segera memfasilitasi penguatan kerja sama ekonomi kedua belah pihak ini karena akan berdampak positif bagi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri. Pasalnya, industri perhiasan didominasi oleh sektor IKM yang tersebar di berbagai sentra pengrajin di Indonesia.
"Tentunya kami sangat menyambut baik adanya peluang kemitraan bilateral ini yang akan membawa keuntungan bagi kedua negara," katanya.
Airlangga menyebutkan, poin lain dari hasil pertemuan dengan delegasi Swiss, yakni mereka membahas serius terkait penerapan pasal dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pemegang paten wajib melakukan produksi atau menggunakan proses di wilayah Indonesia. "Mereka juga membahas mengenai kepastian dalam bentuk perjanjian investasi," katanya. (*)
