Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Partai Demokrat menyindir Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang secara terbuka meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Kongres PDIP di Bali, Kamis (8/8) lalu.
Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari membandingkan, saat Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden, tidak ada satu pun partai politik yang meminta jatah menteri secara terbuka kepada SBY.
Baca Juga: Gerindra Bersedia Masuk Pemerintah Jika Konsepnya Diadopsi
"(Zaman) Pak SBY, tidak ada satu partai pun meminta-meminta (menteri) secara terbuka kepada presiden. Hak prerogatif penentuan menteri itu ada pada pak presiden," kata Imelda dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).
Menurut Imelda, di era SBY posisi kabinet dibahas secara tertutup. Meski pada 2009 ada Sekretariat Gabungan (Sesgab), namun penentuan posisi menteri tetap diserahkan kepada presiden terpilih.
"Dalam 10 tahun itu tidak ada partai-partai koalisi minta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih," ujar Imelda.
Imelda kembali menegaskan, bahwa posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Karena itu, Demokrat menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet di pemerintahan Jokowi jilid dua kepada eks Gubernur DKI Jakarta itu.
"Bagi kami hak prerogatif biar jadi kewenangan penuh (Jokowi). Kami harap Jokowi-Maruf bisa memimpin dengan stabil, berprestasi, well done, itu saja," pungkasnya.
Baca Juga: Mereka yang Ditunjuk Megawati untuk Kepengurusan DPP PDIP 2019-2024
Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Partai berlambang banteng itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.
Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali. "Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.
Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut, dan memastikan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dari partai lain. (Pon)
Baca Juga: Fadli Zon: Revolusi Industri 4.0 Akan Jadi Omong Kosong Tanpa Adanya Listrik
