Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap di bawah Presiden pasca revisi Perpres BNPB.
"Di bawah Presiden. Tadi dilantik Presiden dan (jabatan) setingkat menteri," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait kedudukan BNPB usai pelantikan Doni Monardo di Istana Negara Jakarta, Rabu (9/1).
Jokowi mengatakan revisi Perpres BNPB ini karena Indonesia dikelilingi oleh cincin api atau ring of fire sehingga BNPB perlu sebuah manejemen dan kepemimpinan yang kuat.
"Membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat untuk mengonsolidasi, koordinasi baik pemda, di pusat, di provinsi. Baik TNI, Pangdam, Kodam, Korem, dan kepolisian dalam rangka segera cepat dan respons terhadap bencana yang ada," kata Jokowi.
Untuk itu, kata Jokowi, kondisi ini memerlukan sebuah kepemimpinan yang kuat dan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dinilai tepat memimpin BNPB.
Presiden juga memberikan pekerjaan rumah kepada Doni untuk menyelesaikan rekonstruksi dan rehabilitasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Palu, Sulawesi Tengah.
"Kita ada lagi pekerjaan besar di Lampung. Pekerjaan besar dari Pak Doni masih banyak lagi, itu yang saya sampaikan membutuhkan manajemen yang kuat, lapangan yang kuat," beber Jokowi dikutip Antara.
Doni menyatakan akan melakukan berbagai langkah untuk turun lapangan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, di mana prioritas utama adalah menyelesaikan beberapa wilayah yang telah mengalami bencana.
"BNBP akan menyusun sebuah program, untuk mitigasinya akan kita perluas dan kita akan tingkatkan, ya mudah-mudahan ini bisa sampai ke tingkat desa bahkan sampai ke tingkat RW," kata Doni.
Dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan mitigasi dari hasil kajian dan riset para pakar bidang kebencanaan, ada sejumlah potensi 'megathrust' di beberapa wilayah.
"Tentu ini kita akan sampaikan kepada publik, dengan cara yang tepat sehingga semua kawasan yang kini berpotensi bencana dapat mempersiapkan diri," katanya.
Doni juga mengatakan pihaknya akan melakukan kerja sama dengan semua komponen, di antaranya BMKG, lembaga lain termasuk badan geologi. (*)
