Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Aksi ratusan ribu orang menuntut Bupati Sudewo mundur di depan Kantor Bupati Pati, Pati, Jawa Tengah, Rabu, kemarin berujung ricuh.
Kepolisian terpaksa membubarkan aksi dan menangkap belasan demonstran. DPRD Pati pun akhirnya mengajukan usulan pemakzulan Bupati Sudewo. Bahkan, Fraksi Gerindra selaku partai asal Bupati turut mendukung pembentukan Pansus Pemakzulan itu.
Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat suara terkait aksi demo besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Pati.
Baca juga:
KPK Konfirmasi Bupati Pati Sudewo Termasuk Pihak yang Diduga Terima Suap DJKA
Menurut dia, pemerintah pusat sudah sering mengimbau seluruh pejabat publik untuk berhati-hati membuat pernyataan terkait kebijakan yang bisa memancing reaksi kemarahan masyarakat.
"Berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apapun baik di pusat, di provinsi maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8).
Prasetyo menambahkan imbauan langsung pemerintah pusat kepada pejabat itu terutama ketika menyampaikan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat. "Itu terus-menerus kita imbau," ujarnya.
Baca juga:
DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo, DPR: Harus Sesuai Prosedur
Mensesneg juga memastikan Presiden Prabowo Subianto telah memonitor situasi di Kabupaten Pati, termasuk juga menjalin komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait.
"Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus, berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik," tandas Jubir Presiden itu, dikutip Antara.
Untuk diketahui, Bupati Pati Sudewo yang dinilai oleh banyak warganya arogan terutama setelah dia menanggapi penolakan masyarakat terhadap kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati hingga 250 persen.
Baca juga:
Jejak Kasus Suap DJKA dan Uang Rp 3 Miliar Bayangi Sudewo di Tengah Gelombang Demo Warga Pati
Kader Gerindra itu sempat mengucapkan siap menghadapi 50.000 warga Pati yang ingin mendemo kebijakan kenaikan tarif PBB, meski akhirnya meminta maaf ke publik.
Kebijakan kenaikan tarif PBB yang setelah ditolak warga Pati itu kemudian dibatalkan Bupati, tetapi warga Pati tetap menggelar aksi masih menuntut Sudewo mundur dari jabatannya pada Rabu kemarin. (*)
