Sidang Isbat Tetapkan 1 Zulhijjah 1446 H Jatuh pada 28 Mei 2025 dan Idul Adha pada 6 Mei 2025

Didik SetiawanDidik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Isbat Tetapkan 1 Zulhijjah 1446 H Jatuh pada 28 Mei 2025 dan Idul Adha pada 6 Mei 2025

Merahputih.com - Menteri Agama Nasarudin Umar (tengah) membacakan hasil sidang isbat penetapan awl Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat untuk menentukan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah/2025 Masehi. Hal ini akan turut menentukan kapan Hari Raya Idul Adha 1446 H, beserta hari penting lainnya seperti puasa Arafah.

Sidang Isbat yang digelar hari ini, Selasa (27/5/2024) resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada 6 Juni 2025. (MP/Didik Setiawan).

Menteri Agama Nasarudin Umar (tengah) membacakan hasil sidang isbat penetapan awl Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar (tengah) membacakan hasil sidang isbat penetapan awl Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar (tengah) membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar (tengah) membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasarudin Umar membacakan hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1446 Hijriyah di Kantor Kementerian Agama, Rabu (27/5/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (kedua kiri), Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i (kedua kanan), Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi (kiri) dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI menyampaikan hasil sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah di Kantor Kementerian Agama, Jakarta (27/5/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (kedua kiri), Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i (kedua kanan), Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi (kiri) dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI menyampaikan hasil sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah di Kantor Kementerian Agama, Jakarta (27/5/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (kedua kiri), Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i (kedua kanan), Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi (kiri) dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI menyampaikan hasil sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah di Kantor Kementerian Agama, Jakarta (27/5/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (kedua kiri), Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i (kedua kanan), Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi (kiri) dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI menyampaikan hasil sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah di Kantor Kementerian Agama, Jakarta (27/5/2025).
#Sidang Isbat #Kementerian Agama #Lebaran Idul Adha 2025
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Respons Arahan Presiden, Cak Imin dan Menag Siapkan Pembenahan Pesantren
Cak Imin menegaskan pentingnya pembenahan infrastruktur lembaga pendidikan berbasis pesantren yang belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Respons Arahan Presiden, Cak Imin dan Menag Siapkan Pembenahan Pesantren
Indonesia
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Sebagian biro travel diduga menyerahkan uang kepada pejabat Kemenag untuk mendapatkan kuota lebih banyak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Kebijakan ini sengaja diambil untuk menghindari keributan maupun intrik di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Pejabat Kemenag membagikan kuota tambahan haji khusus tersebut kepada asosiasi agensi perjalanan haji.
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Berita
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK, Selasa (9/8). Ia dipanggil sebagai saksi kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Indonesia
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Budi menyebut aset tersebut diduga milik salah seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Frengky Aruan - Selasa, 09 September 2025
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Bagikan