Siap-Siap Haji 2025 Bebas Desak-desakan! Inilah Skema Tanazul yang Bikin Tenda Mina bak Hotel Bintang Lima

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 28 Mei 2025
Siap-Siap Haji 2025 Bebas Desak-desakan! Inilah Skema Tanazul yang Bikin Tenda Mina bak Hotel Bintang Lima

Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi. (Dok Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan ibadah haji 2025 akan menghadirkan kenyamanan ekstra bagi jemaah calon haji Indonesia. Berkat skema Tanazul yang akan diterapkan secara resmi, tenda-tenda di Mina diproyeksikan menjadi lebih longgar dan nyaman.

"Insya Allah, tenda kita akan lebih aman karena kita menerapkan skema Tanazul," ujar Menag Nasaruddin di Jakarta, Selasa (27/5).

Skema Tanazul ini merupakan inovasi yang memungkinkan jemaah yang bermukim di area dekat Jamarat (lokasi lempar jumrah), seperti wilayah Syisyah dan Nawariyah, untuk langsung kembali ke hotel mereka setelah melempar jumrah.

Baca juga:

Suhu di Padang Arafah Tembus 50 Derajat Celcius, Jemaah Haji Indonesia Dimbau Tidak Keluar Tenda agar Terhindar dari Heatstroke

Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi menempati tenda di Mina. Diperkirakan sekitar 38 ribu calon haji Indonesia akan mengikuti skema ini.

Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kepadatan di tenda Mina, sehingga tidak ada lagi kondisi berhimpit-himpitan.

"Jadi, mereka akan menginap di hotel karena lokasinya lebih dekat ke tempat pelemparan jumrah dibandingkan kemah mereka sendiri. Kami sengaja menyewakan hotel yang berdekatan dengan Jamarat," jelas Menag.

Menag pun memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar.

"Mari saling mendoakan, doakan Tanah Air kita agar damai, aman, ekonominya membaik, kesejahteraan meningkat, dan seterusnya," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah mengonfirmasi kembali diberlakukannya dua skema layanan khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi, yaitu murur dan tanazul.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief, menyatakan bahwa kedua skema ini bertujuan untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah di tengah keterbatasan kapasitas di Tanah Suci.

"Skema murur akan diterapkan kepada sekitar 52 ribu jemaah, meliputi lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus," terang Hilman.

Baca juga:

BPKH Kirim 475 Ton Bumbu Khas Indonesia ke Tanah Suci Untuk Makan Jemaah Haji

Sebagai informasi, murur adalah mekanisme di mana jemaah melintasi kawasan Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan setelah melakukan wukuf di Arafah, dan langsung menuju Mina.

Kebijakan ini diambil untuk mencegah kemacetan dan mengurangi risiko kesehatan akibat kepadatan serta cuaca ekstrem.

"Kami memprioritaskan jemaah berkebutuhan khusus, termasuk pengguna kursi roda, agar proses pergerakan mereka lebih lancar dan aman," pungkasnya.

#Jemaah Haji #Ibadah Haji #Nasaruddin Umar #Menag Nasaruddin Umar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menag Ingatkan Tidak Gampang Jadi Seorang Guru, Harus Suci di Langit dan Bumi
Guru tidak cukup hanya menguasai materi, tetapi juga harus mengalami proses perenungan mendalam atas apa yang diajarkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Menag Ingatkan Tidak Gampang Jadi Seorang Guru, Harus Suci di Langit dan Bumi
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
Ojol yang Tewas Dilindas Mobil Rantis Brimob Didoakan Wafat Sebagai Syuhada
Menag berharap tragedi ini bisa diselesaikan dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 29 Agustus 2025
Ojol yang Tewas Dilindas Mobil Rantis Brimob Didoakan Wafat Sebagai Syuhada
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Bagikan