Setyo Budiyanto akan Hilangkan Lift VIP di KPK, Ini Alasannya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 18 November 2024
Setyo Budiyanto akan Hilangkan Lift VIP di KPK, Ini Alasannya

Calon pimpinan (capim) yang juga Irjen Kementan, Setyo Budiyanto menjalani Uji kelayakan dan Kepatutan capim KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11) (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MeerahPutih.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan, lembaga antirasuah saat ini belum bekerja optimal. Untuk itu, diperlukan perubahan-perubahan mendasar dalam budaya kerja di KPK.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Salah satunya adalah terkait prinsip kolektif kolegial pimpinan KPK. Ia berharap pimpinan KPK ke depan solid, sehingga tidak ada lagi voting dalam pengambilan keputusan.

"Kami berharap bahwa pimpinan betul-betul kolektif kolegial, tidak ada lagi istilahnya 3-2, 4-1. Tetapi kolektif kolegial ini betul-betul maksimal," ujarnya.

Baca juga:

Poengky Indarti Jalani Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK

"Kami meyakini bahwa dengan kolektif kolegial dengan maksimal sejauh ini ini akan menjadi kekuatan kemudian integritas yang diperlukan," sambung Setyo.

Untuk mewujudkan hal itu, Setyo mengungkapkan akan menghilangkan lift VIP atau khusus pimpinan KPK.

Lift VIP itu membuat pimpinan KPK tidak pernah berinteraksi dengan pegawai lembaga antirasuah.

"Di KPK itu ada lift VIP yang menjadi jalur pimpinan. Kalau perlu ini akan diubah. Jadi ya itu berlaku umum saja. Jadi tidak perlu lagi ada lift VIP yang itu hanya jalur untuk pimpinan saja," ungkapnya.

Setyo menyampaikan selama ini, pimpinan KPK turun dari mobil di lantai basement kemudian masuk lift VIP untuk ke ruang kerjanya di lantai 15 Gedung KPK.

Baca juga:

Setyo Budiyanto Jalani Fit and Proper Test Capim KPK

"Tidak pernah ketemu dengan pegawai, tidak pernah berinteraksi dengan pegawai, kemudian pulang juga seperti itu. Jadi menurut saya hubungan dengan pegawai sangat jarang sekali," bebernya.

Lebih lanjut, ia berharap hubungan pimpinan dan pegawai KPK akan makin solid jika sering berinteraksi.

"Dengan melalui lift biasa, menurut saya komunikasi interaksi dengan pegawai akan lebih bagus," pungkasnya. (Pon)

#Capim KPK #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Tersenyum saat Tiba di KPK setelah Terjaring OTT, Maidi: Doakan Saya Sehat
Wali Kota Madiun Maidi tiba di Gedung KPK usai terjaring OTT. KPK menyebut kasus terkait fee proyek dan dana CSR dengan barang bukti ratusan juta rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Tersenyum saat Tiba di KPK setelah Terjaring OTT, Maidi: Doakan Saya Sehat
Berita Foto
Momen Wali Kota Madiun Maidi Tiba di Gedung Merah Putih usai Terjaring OTT KPK
Wali Kota Madiun Maidi berjalan menuju ruang pemeriksaan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 20 Januari 2026
Momen Wali Kota Madiun Maidi Tiba di Gedung Merah Putih usai Terjaring OTT KPK
Indonesia
KPK Gelar OTT di Pati: Bupati Sudewo Diamankan, Masih Jalani Pemeriksaan
Bupati Pati, Sudewo, terkena OTT KPK pada Senin (19/1). Ia masih menjalani pemeriksaan di Polres Kudus.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
KPK Gelar OTT di Pati: Bupati Sudewo Diamankan, Masih Jalani Pemeriksaan
Indonesia
Kasus Fee Proyek dan Dana CSR, Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK
Wali Kota Madiun terjaring operasi tangkap tangan KPK. OTT diduga terkait fee proyek dan dana CSR, sembilan orang dibawa ke Gedung KPK Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Kasus Fee Proyek dan Dana CSR, Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK
Indonesia
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,36 Miliar dan Motor Ducati
Eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer, didakwa menerima gratifikasi Rp 3,36 miliar dan motor Ducati Scrambler.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,36 Miliar dan Motor Ducati
Indonesia
Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Diduga Terlibat Kasus Fee Proyek
Wali Kota Madiun, Maidi, terjaring OTT KPK, Senin (19/1). Ia diduga terlibat dalam kasus fee proyek dan dana CSR di Madiun.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Diduga Terlibat Kasus Fee Proyek
Indonesia
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Peras Pemohon Sertifikat K3 Rp 6,5 Miliar
Eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer, didakwa memeras pemohon sertifikasi K3 senilai Rp 6,5 miliar.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Peras Pemohon Sertifikat K3 Rp 6,5 Miliar
Indonesia
KPK Kulik Transaksi Pembelian Mobil Mantan Sekjen Kemenaker
KPK saat ini masih mendalami skema pembelian dan kepemilikan aset tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang digunakan untuk menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
KPK Kulik Transaksi Pembelian Mobil Mantan Sekjen Kemenaker
Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Bagikan