Setuju Dilarang, Bos Odong-Odong Minta Kompensasi DKI Biayai Bikin Pasar Malam

MerahPutih.com - Pengusaha Odong-odong dari PT Kereta Mini Indonesia Frans Hendra Winata setuju dengan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang melarang odong-odong beroperasi di jalan raya Ibu Kota.

"Kami ya dukung pemerintah kalau kebijakan demi penataan kota," kata Frans saat dihubungi wartawan, Selasa (29/10).

Baca Juga:

Jakarta Larang Odong-Odong, Ini Penjelasan Dishub DKI

Alasan mendasar dilarangnya odong-odong mengaspal di jalan karena pelanggaran spesifikasi teknis kendaraan, khususnya tentang dimensi dan kemampuan daya angkut serta tanpa dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah.

Kemudian belum ada pengujian yang sah terkait tipe kendaraan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 50 ayat (1). Wahana merakyat itu juga dianggap berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas karena kerap merambah hingga ke jalan raya.

Meski demikian, Frans mengusulkan Pemprov DKI untuk memaksimalkan dana untuk rakyat seperti dana desa yang bisa digelontorkan membuat infrastruktur hiburan rakyat yang terjangkau.

Baca Juga:

Anies akan Tambah Armada TransJakarta Bus Berbasis Listrik

"Kami ngusulin ya pemerintah harusnya bikin sentralisasi pasar malam, misalnya di desa-desa nih, penggunaan dana desa yang amburadul enggak ada konsep, nah ini bisa dijadikan konsep buat pembangunan sentra hiburan desa, jadi membangun ekonomi desa juga," papar dia.

Menurut dia, kebijakan yang dibuat Pemprov DKI sudah baik hanya saja harus ada solusi yang jelas agar tukang odong-odong tidak merugi dan pengusaha tidak bangkrut.

"Saya sepakat sama pemerintah, bisa lebih tertib, tapi kan pemerintah harus ada solusi kan, ini mereka UKM ini dididik, contohnya Gojek, sekarang kita lihat Gojek berapa omsetnya, ada Gofood, Goride, Gosend dan lain-lain, begitu juga dengan odong-odong," tutupnya (Asp)

Baca Juga:

Batik Air Buka Penerbangan Baru Jakarta-Timika