Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto mengaku prihatin Calon Gubernur Maluku Utara yang juga kader Golkar Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, elektabilitas mantan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II atau Wilayah Timur Partai Golkar itu tengah mengalami peningkatan menjelang Pilkada.
"Saya cukup prihatin ya dengan saudara Ahmad Mus menjadi tersangka, untuk itu saya perihatin sekali pas beliau diangkanya (elektabilitas) lagi naik-naiknya," ujar Setnov sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/3).
Mantan Ketua DPR RI ini juga menyesalkan, penetapan tersangka Ahmad oleh lembaga antirasuah diumumkan tiga bulan menjelang pemungutan suara Pilkada.
"Saya lihat juga sudah mendekati untuk pemilihan itu ada masalah (ditetapkan tersangka)," imbuh Setnov.
Kendati demikian, terdakwa korupsi proyek e-KTP ini meyakini, KPK telah memiliki bukti yang cukup sebelum menjerat mantan Bupati Sula dua periode ini menjadi tersangka.
"Tentu kita harapkan, kita percayakan masalah supremasi hukum yang dilakukan oleh KPK," pungkas Setnov.
Ahmad merupakan salah satu calon gubernur Maluku Utara yang bertarung dalam Pilkada serentak 2018. Dia berpasangan dengan Rivai Umar. Pasangan nomor urut 1 itu diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebelumnya, KPK menetapkan calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009.
Selain Ahmad, penyidik lembaga antirasuah juga resmi menetapkan Ketua DPRD Kepulauan Sula berinisial ZM sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu HAM Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, dan kedua ZM ketua DPRD Kabupaten Sula periode 2009-2014," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3).
Ahmad dan ZM diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi terkait dengan pembebasan lahan Bandara Bobong Kabupaten Kepulauan Sula yang menggunakan APBD tahun anggaran 2009.
Politisi Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, sementara ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.
Ahmad dan ZM diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)
