Setahun Jokowi-JK, Pengamat: Belum Bisa Wujudkan Nawa Cita  

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Senin, 19 Oktober 2015
Setahun Jokowi-JK, Pengamat: Belum Bisa Wujudkan Nawa Cita   

Presiden Jokowi menghadiri Forum Bisnis Indonesia – Qatar, di Doha, Qatar, Senin (14/9) (Foto: segkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pengamat politik IndoStrategi Andar Nubowo mengatakan, setahun pemerintahan Jokowi-JK masih belum menampakkan keberhasilan signifikan dalam mewujudkan 9 agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita.

"Kendala itu bisa dari pemerintahan dan non pemerintahan, non pemerintahan itu krisis di luar negeri," kata Andar ketika dihubungi Merahputih.com, di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Andar, program kerja Jokowi baru sebatas rencana. Padahal, selain mempunyai prgram kerja yang sudah tersusun, Jokowi juga dibantu kabinet.

"Tinggal implementasikan saja, tapi belum ada efek yang real ke masyarakat. Bahkan yang terjadi parade ketidakmampuan Jokowi dalam menjalankan program," tandasnya.


Ke depan, kata Andar, Jokowi seharusnya bisa menggunakan modal politik dengan bergabungnya PAN. Jokowi setidaknya mempunyai tambahan kekuatan di parlemen.


"Jadi nanti supaya nggak ada goyangan," tandasnya.

Sementara itu, hasil survey terbaru Indo Barometer menyebutkan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam enam bulan terakhir menunjukkan tren penurunan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini hanya sebesar 46 persen dan yang tidak puas sebanyak 51,1 persen.

"Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, Kamis (8/10).

Berdasarkan survey tersebut, publik semakin tak puas terhadap kinerja Jokowi-JK karena masyarakat belum merasakan langsung dampak positif dari program-program kerja dan kebijakan pemerintah. Terbukti berdasarkan data survei Indo Barometer, terdapat relatif banyak responden yang tak tahu apa contoh keberhasilan pemerintah Jokowi-JK.

"Jawaban tidak tahu atau tidak menjawab apa keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK sebesar 38,1 persen," kata Qodari. (mad)

BACA JUGA:

  1. Jelang Satu Tahun Jokowi-JK, PDIP Larang Kadernya Keluar Kota
  2. Menjelang Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi, Ini Tanggapan Ronal Surapradja
  3. Satu Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Lemah Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi
  4. Jelang Satu Tahun Jokowi-JK, Manajemen Pemerintahan Buruk
  5. Besok, Massa Geruduk Istana Tuntut Jokowi-JK Mundur

 

#PDIP #Partai Amanat Nasional #Andar Nubowo #Satu Tahun Jokowi-JK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan