Setahun Jokowi-JK, Pengamat: Belum Bisa Wujudkan Nawa Cita  

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Senin, 19 Oktober 2015
Setahun Jokowi-JK, Pengamat: Belum Bisa Wujudkan Nawa Cita   

Presiden Jokowi menghadiri Forum Bisnis Indonesia – Qatar, di Doha, Qatar, Senin (14/9) (Foto: segkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pengamat politik IndoStrategi Andar Nubowo mengatakan, setahun pemerintahan Jokowi-JK masih belum menampakkan keberhasilan signifikan dalam mewujudkan 9 agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita.

"Kendala itu bisa dari pemerintahan dan non pemerintahan, non pemerintahan itu krisis di luar negeri," kata Andar ketika dihubungi Merahputih.com, di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Andar, program kerja Jokowi baru sebatas rencana. Padahal, selain mempunyai prgram kerja yang sudah tersusun, Jokowi juga dibantu kabinet.

"Tinggal implementasikan saja, tapi belum ada efek yang real ke masyarakat. Bahkan yang terjadi parade ketidakmampuan Jokowi dalam menjalankan program," tandasnya.


Ke depan, kata Andar, Jokowi seharusnya bisa menggunakan modal politik dengan bergabungnya PAN. Jokowi setidaknya mempunyai tambahan kekuatan di parlemen.


"Jadi nanti supaya nggak ada goyangan," tandasnya.

Sementara itu, hasil survey terbaru Indo Barometer menyebutkan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam enam bulan terakhir menunjukkan tren penurunan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini hanya sebesar 46 persen dan yang tidak puas sebanyak 51,1 persen.

"Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, Kamis (8/10).

Berdasarkan survey tersebut, publik semakin tak puas terhadap kinerja Jokowi-JK karena masyarakat belum merasakan langsung dampak positif dari program-program kerja dan kebijakan pemerintah. Terbukti berdasarkan data survei Indo Barometer, terdapat relatif banyak responden yang tak tahu apa contoh keberhasilan pemerintah Jokowi-JK.

"Jawaban tidak tahu atau tidak menjawab apa keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK sebesar 38,1 persen," kata Qodari. (mad)

BACA JUGA:

  1. Jelang Satu Tahun Jokowi-JK, PDIP Larang Kadernya Keluar Kota
  2. Menjelang Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi, Ini Tanggapan Ronal Surapradja
  3. Satu Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Lemah Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi
  4. Jelang Satu Tahun Jokowi-JK, Manajemen Pemerintahan Buruk
  5. Besok, Massa Geruduk Istana Tuntut Jokowi-JK Mundur

 

#PDIP #Partai Amanat Nasional #Andar Nubowo #Satu Tahun Jokowi-JK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan