Setahun Jadi Menteri KKP, Susi Pudjiastuti Buat Gaduh

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Selasa, 03 November 2015
Setahun Jadi Menteri KKP, Susi Pudjiastuti Buat Gaduh

Menteri Susi (foto: Antara foto)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Setahun sudah Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Sekretariat Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Hamid menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan kerap sekali membuat gaduh masyarakat.

"Kinerja kebijakan kelautan dan perikanan hanya membuat gaduh saja," tuturnya dalam acara Konferensi Pers bertajuk 'Setahun Jokowi Melaut: Evaluasi 2015 dan Proyeksi 2015, Kelautan  dan Perikanan' di Bakoel Kofie, Jakarta Pusat, Senin, (2/11).

Abdul menambahkan kebijakan-kebijakan yang dinilai membuat gaduh misalnya seperti menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia, lalu mengeluarkan kebijakan Kelautan dan Peikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan alat penangkapan ikan pukat hela 
(Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Sementara disatu sisi, pemerintah tidak menyediakan alat tangkap lain.

"Kalau kita lihat, kebijakan-kebijakan Menteri Susi ini selalu bikin gaduh masyarakat. Bentar-bentar di demo," pungkasnya. (rfd) 

BACA JUGA:

  1. Setahun Jokowi-JK, Rapor Menteri Susi Merah
  2. Dewan KNTI: Menteri Susi Asal Ledakan Kapal Asing
  3. Buwas: Menteri Susi Saja Bisa Tenggelamkan Kapal, Apalagi Saya
  4. Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun

 

#Kementerian Kelautan Dan Perikanan #KKP #Menteri Susi
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Berita Foto
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Ratusan kapal nelayan tradisional bersandar di Dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum'at (11/7/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 11 Juli 2025
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Bagikan