Setahun Jadi Menteri KKP, Susi Pudjiastuti Buat Gaduh


Menteri Susi (foto: Antara foto)
MerahPutih Peristiwa - Setahun sudah Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Sekretariat Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Hamid menilai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan kerap sekali membuat gaduh masyarakat.
"Kinerja kebijakan kelautan dan perikanan hanya membuat gaduh saja," tuturnya dalam acara Konferensi Pers bertajuk 'Setahun Jokowi Melaut: Evaluasi 2015 dan Proyeksi 2015, Kelautan dan Perikanan' di Bakoel Kofie, Jakarta Pusat, Senin, (2/11).
Abdul menambahkan kebijakan-kebijakan yang dinilai membuat gaduh misalnya seperti menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia, lalu mengeluarkan kebijakan Kelautan dan Peikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan alat penangkapan ikan pukat hela
(Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Sementara disatu sisi, pemerintah tidak menyediakan alat tangkap lain.
"Kalau kita lihat, kebijakan-kebijakan Menteri Susi ini selalu bikin gaduh masyarakat. Bentar-bentar di demo," pungkasnya. (rfd)
BACA JUGA:
- Setahun Jokowi-JK, Rapor Menteri Susi Merah
- Dewan KNTI: Menteri Susi Asal Ledakan Kapal Asing
- Buwas: Menteri Susi Saja Bisa Tenggelamkan Kapal, Apalagi Saya
- Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun
Bagikan
Berita Terkait
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan

KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL

Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall

Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP

Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP

Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025

Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan

Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil

KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
