Seruan Perguruan Tinggi Sinyal Alarm Tanda Bahaya

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Februari 2024
Seruan Perguruan Tinggi  Sinyal Alarm Tanda Bahaya

Wakil Kapten Timnas AMIN, Sudirman Said (kanan), dalam kegiatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/HO-Timnas AMIN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan berbagai universitas atau perguruan tinggi lainnya, telah menyampaikan pernyataan dan kritikan kepada penyelenggara pemilu dan Presiden Joko Widodo agar bersikap netral selama Pemilu 2024.

Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Sudirman Said, menyebut bahwa kritik yang dikeluarkan sejumlah perguruan tinggi terkait kondisi tanah air tidak boleh diabaikan pemerintah.

Baca Juga:

Sivitas Akademika UI Ajak Perguruan Tinggi Lain Kawal Pemilu 2024

Sudirman mengatakan keprihatinan yang disampaikan para akademisi dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi itu seharusnya dipandang sebagai peringatan atau alarm tanda bahaya, guna menyelamatkan bangsa Indonesia dari oknum yang ingin menggerus demokrasi.

"Ibarat mobil, peringatan para akademisi dan guru besar itu adalah spion, lampu sign, speedometer, dan juga rem. Kalau mengabaikan suara para cendekiawan, maka itu sama dengan mencopoti satu per satu alat kontrol," kata Sudirman di Jakarta, Rabu (7/2).

Sudirman berharap para penguasa tidak menyumbat aspirasi dari kaum intelektual yang berkembang saat ini, karena hal itu bukanlah ancaman melainkan bentuk kepedulian. Dia mengibaratkan aspirasi seperti air. Jika aspirasi disumbat, maka mereka akan mencari jalan keluar ke mana-mana.

"Air kalau terus dibendung, lama-lama akan merembes atau bocor ke mana-mana. Kalau bendungannya tidak kuat, maka akan jebol," jelasnya.

Ia berharap pemerintah menerima masukan, aspirasi, dan keprihatinan dari para akademisi dan guru besar tersebut. Menurut Sudirman, suara mereka murni untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia.

Seruan atau pernyataan kritik terkait kondisi negara dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia terus dilakukan oleh akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di tanah air dalam beberapa waktu terakhir. (*)

Baca Juga:

Bawaslu Tantang Mahasiswa Ikut Kompetisi Debat Kepemiluan Antar-Perguruan Tinggi

#Pemilu #Pilpres 2024 #KPU #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Kasus ijazah Jokowi kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat pun mengajukan banding atas kasus tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Indonesia
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digugat di PN Surakarta terkait dugaan ijazah UGM. Gugatan diajukan alumnus Kehutanan UGM.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan