Andika Pratama
MerahPutih.com - Pakar telematika dan informatika Roy Suryo menyoroti, kebocoran data vaksinasi pada sistem aplikasi PeduliLindungi yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
Menurut Roy, salah satu cara dengan mensyaratkan verifikasi terhadap permintaan data vaksinasi. Misalnya lewat password sekali pakai atau one time password (OTP) via SMS atau Whatsapp, atau bahkan bisa menggunakan sistem dua kali verifikasi.
Baca Juga
Menkes Duga Ada Pejabat Lain yang NIK-nya Bocor, Bukan Hanya Jokowi
"Seharusnya sejak awal, pihak Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan berbagai sistem yang tersedia untuk perlindungan data pengguna pada aplikasi PeduliLindungi," kata Roy Suryo kepada wartawan, Minggu (5/9).
Roy Suryo mengatakan, kasus bocornya data vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah bentuk lemahnya sistem perlindungan data masyarakat pada aplikasi Pedulilindungi.
Sejalan dengan penjelasan pihak pemerintah, katanya, kejadian seperti sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang muncul di media sosial, bisa dilakukan siapa saja.
"Sebab aplikasi PeduliLindungi memungkinkan siapa saja mengakses data walaupun data pribadi yang dimasukkan bukan miliknya. Termasuk data diri pribadi Presiden Jokowi," katanya.
Roy Suryo mengatakan perlindungan data pribadi di Indonesia memang sangat buruk. Misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Jokowi dan warga negara lainnya akan sangat mudah ditemukan di mesin pencarian seperti Google.
Banyak bahaya yang mengintai jika data pribadi bocor. Bila data sekelas presiden saja bocor, bagaimana dengan masyarakat biasa. Data pribadi itu bisa dijual di medsos untuk orang mendaftar apa saja.
"NIK ini bisa saja dimasukkan untuk aplikasi lain, seperti untuk mengajukan pinjaman online," ulas Roy Suryo.
Ia menilai ada dua faktor, teknis dan non-teknis, dimana selain faktor teknis sistem securiti data yang tidak proper, atau tidak sesuai dengan protokol keamanan yang memadai.
"Ada faktor-faktor non teknis berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang menjadi oknum pembocor," terang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era Presiden SBY ini.
Sebab itu, Roy sentil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya melakukan verifikasi terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bersama mitra-mitranya, karena mereka yang dipercaya memegang amanah data-data masyarakat.
"Jadi kalau data Presiden saja bisa bocor, lalu bagaimana dengan data masyarakat biasa?," tanya Roy.
Sebelumnya diberitakan, sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi beredar luas di Twitter. Beredarnya sertifikat tersebut dikaitkan dengan bocornya data di aplikasi PeduliLindungi. (Knu)
Baca Juga
