Seputar Revisi UU Pilkada: Putusan MK Dibangkang Secara Telanjang

Hasil kajian kami seharusnya perubahan UU ini diarahkan untuk menindaklanjuti putusan MK secara konstitusional sebagai final binding sebagaimana Pasal 24 c UUD 45,

"Apabila diingkari, maka menjadi preseden buruk bagi negara hukum karena tidak ada negara hukum di manapun di dunia ini yang mengotpak-atik konstitusi,"

Teks Asli: Ponco Sulaksono & Wisnu CIpto