Sembako Kena PPN, PKS: Berhentilah Menguji Kesabaran Rakyat

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR meminta pemerintah agar membatalkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok. Anggota Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher, menilai pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini.

"Rencana pengenaan PPN untuk barang kebutuhan pokok tersebut harus dibatalkan. Berhentilah menguji kesabaran rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak masuk akal," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis, (10/6).

Baca Juga

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako

Kebijakan tersebut dinilai tidak masuk akal karena dapat menambah beban rakyat yang sedang sulit di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, banyak masyarakat yang hidup susah karena penghasilan menurun dan kehilangan pekerjaan.

"Daya beli masyarakat merosot. Ini kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan ini akan menaikkan harga sembako dan tentunya makin membebani masyarakat yang sedang terengah-engah karena dampak pandemi," ujarnya.

Dengan jumlah penduduk yang besar, kata Netty, menarik pajak dari rakyat memang menjadi cara paling mudah untuk mengumpulkan uang. Ia meminta pemerintah agar berpikir keras dalam mencari sumber pendapatan negara.

"Apakah pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara kecuali dengan menarik pajak dari rakyat? Sembako pun dipajaki dan dinaikkan nilai pajaknya," tegas dia.

Menurut Netty, seharusnya pemerintah kreatif mencari sumber pendapatan negara lainnya dan serius melakukan efesiensi dalam pengelolaan anggaran, alih-alih cari cara gampang dengan menarik pajak dari rakyat.

"Pengenaan PPN sembako akan membuat rakyat kian tercekik. Jumlah keluarga miskin akan bertambah dan pasti berdampak pada standar kesehatan," kata dia.

Baca Juga

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Anggota Komisi IX DPR ini mengingatkan bahwa tugas utama pemerintah adalah untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat, bukan malah menimbulkan kesengsaraan.

"Kita khawatir banyak keluarga akan kesulitan memenuhi standar gizi untuk anak-anak, bahkan dapat mengancam naiknya angka stunting dan gizi buruk. Saat ini saja angka stunting dan gizi buruk kita masih tinggi, bahkan stunting kita nomor empat tertinggi di dunia," tutup dia. (Pon)