Selain Setya Novanto, Pertamina Akui Sering Dikirimi Surat dari DPR


Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR, Hani Tahapari menunjukan surat berkop DPR palsu yang ditujukan ke Dirut Pertamina, Jakarta, Rabu (18/11). (MerahPutih/Fadli)
MerahPutih Peristiwa - PT Pertamina (Persero) mengaku sudah sering mendapatkan surat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Surat seperti yang dikirim Setya Novanto itu bukan satu-satunya kok. Surat seperti itu ada juga dari yang lain. Tapi, saya tidak mau bongkar," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina (Persero) Ahmad Bambang di Jakarta, Jumat (20/11).
Ahmad pun tak menampik ada anggota DPR lain dengan mengatasnamakan pribadi berkirim surat ke direksi.
"Ya, ada juga surat, tetapi bagi saya enggak ada pengaruh," katanya lugas.
Ahmad mengemukakan, surat anggota DPR ada dua jenis yakni surat resmi DPR dengan kop di kiri atas dengan nomor surat resmi dan surat pribadi sebagai anggota DPR.
"Saya enggak peduli itu dari Setya Novanto atau bukan. Bahkan, aslinya pun (kalau itu Setya Novanto pun) saya tidak menanggapi," katanya lagi.
Meski DPR menyatakan surat yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto palsu, Ahmad memastikan surat yang diterimanya adalah asli.
Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Ketua DPR, Hani Tahapari membantah keras keaslian surat intervensi Ketua DPR Setya Novanto ke Dirut PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto.
"Dari lambangnya saja sudah ketahuan palsunya, lambang kop surat asli yang dikeluarkan TU DPR RI tidak pernah berada di tengah kop surat," katanya kepada awak media, Rabu (18/10).
Selain itu surat palsu yang beredar tidak pernah tercatat di bagian Tata Usaha Ketua DPR. (rfd)
BACA JUGA:
- Breaking News, Setya Novanto Mundur
- Laporkan Setnov, Siapakah Orang di Balik Sudirman Said?
- Lagi, Beredar Surat Setya Novanto Minta "Jatah" ke Pertamina
- Pertamina Ogah Tanggapi Surat Permintaan yang Diduga dari Setnov
- TU DPR Sebut Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu
Bagikan
Berita Terkait
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
