Sektor Pertanian Jawa Barat Diharapkan Tidak Kena Refocusing Anggaran

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 20 Oktober 2021
Sektor Pertanian Jawa Barat Diharapkan Tidak Kena Refocusing Anggaran

Komisi II DPRD Jabar mengunjungi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pada Pangan dan Hortikultura. (Humas DPRD Jabar)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta tidak melakukan refocusing anggaran pada sektor pertanian. Pertanian justru harus menjadi prioritas dalam mendorong perekonomian di masa pandemi COVID-19.

Untuk itu, anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Yuningsih meminta perlunya skala prioritas dalam melakukan refocusing anggaran. Sehingga tidak harus semua sektor terkena refocusing terlebih sektor pertanian.

“Seperti awal bahwa refocusing itu tidak harus semua sektor tetapi harus ada perioritas terutama sektor pertanian, karena sesungguh sektor ini tidak terlalu terdampak dimasa pandemi,” ucap Yuningsih, baru-baru ini.

Baca Juga:

Jokowi Ingin Papua Barat Jadi Produsen Utama Komoditas Pertanian di Indonesia Timur

Dalam kesempatan tersebut, Komisi II mengunjungi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD 2021 dan recana APBD 2022, Jumat (15/10).

Yuningsih menyebut, refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19 misalnya berdampak pada berkurangnya pasokan bibit atau benih pada petani. Hal ini menjadi keluhan petani.

“Karena banyak sekali petani yang mengeluhkan yang harusnya pasokan bjbit yang didapat hanya 1/3 dari total sebelumnya, harapannya ada kewajiban pemerintah untuk lebih memprioritaskan pertanian,” kata Yuningsih.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat Panen Raya dan Rempug Tani Nasional bersama Salim Segaf Al Jufri di Kabupaten Karawang. (Foto: Biro Adpim Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat Panen Raya dan Rempug Tani Nasional bersama Salim Segaf Al Jufri di Kabupaten Karawang. (Foto: Biro Adpim Jabar)

Yuningsih menegaskan, Komisi II akan terus fokus untuk pemulihan ekonomi di Jawa Barat ditahun tahun anggaran 2022 agar ekonomi dijawa barat dapat berjalan seperti sebelum adanya pandemi COVID-19.

“Untuk dianggaran 2022 juga sudah harus segera, mudah mudah tahun depan anggaran di pertanian sudah bisa lansung diaplikasikan supaya pemulihan ekonomi akan lebih baik,” tandasnya. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Ridwan Kamil Tawarkan Kerja Sama Pertanian Hingga Pariwisata ke Bupati Sorong

#Pertanian #Jawa Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Pemerintah berhasil mengamankan produk tekstil impor yang diduga ilegal berupa 19.391 bal pakaian bekas dalam karung atau balpres senilai Rp 112,35 miliar.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemerintah Amankan Pakaian Bekas Balpres Senilai Rp 112 Miliar
Indonesia
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia
Capaian realisasi investasi di Jawa selama triwulan II tahun ini sebesar Rp 237,5Triliun dan untuk di luar Jawa sebesar Rp 240,2Triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi
Pemicu aksi unjuk rasa itu disebut karena Ono mau memecah Jawa Barat menjadi lima provinsi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wakil Ketua DPRD Ono Surono Didemo Massa karena Ingin Pecah Jabar Jadi 5 Provinsi
Indonesia
3 Orang Meninggal di Pesta Rakyat Syukuran Pernikahan Putra Dedi Mulyadi dengan Wabup Garut
Ribuan warga yang datang memadati lokasi tanpa ada pembatasan atau pengaturan arus massa yang memadai.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 Juli 2025
3 Orang Meninggal di Pesta Rakyat Syukuran Pernikahan Putra Dedi Mulyadi dengan Wabup Garut
Indonesia
Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Soal Pendapatan Daerah, Beda Dengan Pandangan Pengamat
soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga dirinya memaknai kondisi saat ini lebih kepada bagian tata kelola anggaran yang lebih hati-hati (prudent).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Soal Pendapatan Daerah, Beda Dengan Pandangan Pengamat
Indonesia
Tambahan Rombongan Belajar di Sekolah Negeri Jabar Disalahgunakan, Diduga Banyak Siswa Titipan
Fenomena pencabutan berkas di SPMB Jawa Barat oleh calon siswa ini bahkan juga terjadi di sekolah swasta yang dianggap elit di Kota Bandung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Tambahan Rombongan Belajar di Sekolah Negeri Jabar Disalahgunakan, Diduga Banyak Siswa Titipan
Indonesia
Komisi VI DPR Minta Kementan Tingkatkan Pengawasan Bantuan Alat Pertanian
Pemerintah harus melakukan lebih daripada sekadar memberikan bantuan, tapi juga memastikan alat pertanian tepat sasaran. ?
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Komisi VI DPR Minta Kementan Tingkatkan Pengawasan Bantuan Alat Pertanian
Indonesia
Indonesia Sediakan 20 Hektar Lahan Pertanian Buat Dikelola Bersama Dengan Palestina
Hal itu sebagai wujud perhatian langsung Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Palestina, sekaligus kontribusi Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan pangan rakyat Palestina.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juli 2025
Indonesia Sediakan 20 Hektar Lahan Pertanian Buat Dikelola Bersama Dengan Palestina
Travel
Gubernur Jabar KDM Minta Teras Cihampelas Dibongkar, ini nih Sejarah Pembangunannya
Bangunan Teras Cihampelas terhitung sudah ada selama hampir 1 dekade.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Gubernur Jabar KDM Minta Teras Cihampelas Dibongkar, ini nih Sejarah Pembangunannya
Indonesia
Dari Lumbung Padi ke Teknologi Greenhouse: RI-Belanda Resmikan Era Baru Pertanian Berkelanjutan
Indonesia dan Belanda resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanian berkelanjutan, hortikultura, teknologi greenhouse, hingga peningkatan kapasitas generasi muda petani.
Frengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Dari Lumbung Padi ke Teknologi Greenhouse: RI-Belanda Resmikan Era Baru Pertanian Berkelanjutan
Bagikan