Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menolak kebijakan Kementerian Pendidikan untuk menerapkan 5 hari sekolah atau 8 jam belajar dalam sehari.
Menurut PBNU, sistem yang akan diterapkan Muhadjir Effendy dan jajaran dikhawatirkan akan menggerus sekolah keagamaan yang selama ini menjadi basis kultural di tanah air.
"Kalau alasannya adalah pembentukan karakter, tidak secara otomatis menambah jam belajar siswa," kata Ketua PBNU Sa'id Aqil Siradj saat konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).
Kiai Sa'id menegaskan, PBNU bukan tidak menerima wacana pembentukan karakter. Namun, perlu adanya pertimbangan dan kebijaksanaan dalam memahami konsepsi kearifan lokal yang sudah lama berlangsung di sebagian daerah.
"Mengingat akan timbul gejolak di masyarakat, jadi kita meminta presiden membatalkan kebijakan ini," tandasnya.
Hal senada ditegaskan, KH Arifin Junaidi selaku pengurus Lembaga Maarif NU. Menurutnya, kebijakan ini merupakan perpanjangan dari full day school yang juga menjadi polemik di masyarakat.
Untuk itu, tidak ada alasan lagi untuk menunda pembatalan kebijakan ini, karena dinilai meresahkan dan memunculkan kegaduhan di masyarakat.
"Kami sudah cek juga di Makassar dan Banjarmasin, bahkan guru-guru pelajaran agama Islam itu resah dengan kebijakan ini. Jadi, kalau kemudian dikatakan akan digabungkan dengan madrasah diniyah, ini jauh panggang dari api," ujarnya.
Ia pun mendesak agar presiden membatalkan wacana ini dan meminta agar mendikbud tidak membuat kegaduhan baru. (Fdi)
Baca juga berita terkait kebijakan sekolah delapan jam dalam artikel: MUI Ingin Kebijakan Sekolah 5 Hari Tidak Wajib