Sekjen PSI: Haram Koalisi dengan PKS

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 April 2019
Sekjen PSI: Haram Koalisi dengan PKS

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. (Foto: Dok.psi.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni menegaskan sebagai partai nasionalis ideologis PSI tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di seluruh pilkada gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.

"Haram bagi PSI berkoalisi dengan PKS. PSI dan PKS ibarat air dan minyak yang tidak bisa disatukan," kata Toni sapaan akrabnya dalam keterangan resmi yang diterima MerahPutih.com, Selasa (9/4).

Raja
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni

"PSI percaya dengan demokrasi tidak boleh bekerjasama dengan PKS yang hanya menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mendirikan pemerintahan Islam versi mereka," kata Toni menambahkan.

Perolehan elektoral PKS memang hanya sekitar 6 persen, namun menurut Toni pengaruhnya semakin besar. Hal itu tercermin dari kampanye calon presiden Prabowo Subianto yang disulap menjadi event agama yang ekslusif, seperti yang dikeluhkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bayangkan kalau PKS yang berkuasa, tidak tahu apa jadinya Indonesia," imbuhnya.

Merujuk data koalisi partai-partai di Pilkada, lanjut Toni, politik pragmatis nir-ideologis berorientasi kekuasaan belaka membuat partai-partai yang mengaku partai nasionalis tanpa beban berkoalisi dengan PKS.

Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia

"Oleh karena itu saya menghimbau semua partai nasionalis berikrar untuk tidak berkoalisi dengan PKS. Tapi saya ragu apakah partai-partai nasionalis senior mau menarik garis tegas seperti yang dilakukan PSI," tandas Toni. (Pon)

#PSI #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Ia menyebut ini menjadi hal yang positif bagi kerja-kerja politik di Dapil Jateng 5 khususnya di Solo dan Jawa Tengah
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bagikan