Sekjen PKB Tiba-Tiba Dicopot, Pengamat: Pasti Ada Masalah Sama Cak Imin

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 01 Oktober 2018
Sekjen PKB Tiba-Tiba Dicopot, Pengamat: Pasti Ada Masalah Sama Cak Imin

Mantan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding (kanan). Foto: Twitter/@Kadir_Karding

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan Ketum PKB Muhaimin Iskandar mencopot Abdul Kadir Karding dari posisi Sekretaris Jenderal merupakan indikasi pasti adanya masalah di dalam tubuh internal partai.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. "Apabila tidak ada masalah, pergantian Sekjen PKB itu dilakukan di Muktamar, bukan di tengah jalan," kata Ujang di Jakarta, Senin (1/10).

Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Meraputih.com / Rizki Fitrianto)

Ujang menduga bisa saja ada perbedaan pandangan antara Ketum PKB yang akrab disapa Cak Imin itu dengan Sekjen PKB. "Tidak ada asap jika tidak ada api. Bisa saja apa perbedaan pandangan," ujar dia.

Menurut Ujang, apabila Cak Imin berkilah pergantian tersebut adalah rotasi biasa, seharusnya Karding ditempatkan di posisi lebih tinggi lagi di lembaga eksekutif maupun legislatif.

"Seandainya rotasi biasa, harusnya Karding ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi, di eksekutif ataupun legislatif. Biasanya mantan sekjen partai itu jatahnya menjadi menteri," tandas dia, dikutip Antara.

hanif
Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Sekjen baru PKB Hanif Dakhiri (tengah). (setkab.go.id)

Sebelumnya, Abdul Kadir Karding dicopot posisinya sebagai Sekjen PKB, digantikan Hanif Dakhiri. Karding kini menjadi Ketua DPP PKB, posisi yang ditinggalkan Hanif.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan pergantian posisi Sekjen PKB itu merupakan rotasi biasa sehingga wajar dilakukan. Dia berkilah pergantian itu agar Karding fokus di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Untuk diketahui, Karding kini menjabat sebagai Wakil Ketua TKN pasangan Jokowi-Ma'ruf dan intens berbicara berbagai rencana kebijakan Jokowi-Ma'ruf kepada publik. (*)

#Abdul Kadir Karding #PKB #Muhaimin Iskandar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Memperluas akses pekerja Indonesia memperoleh kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Bagikan