Sekjen Demokrat Sebut Ada Upaya Penguasa Jegal Pencapresan Anies Baswedan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 31 Mei 2023
Sekjen Demokrat Sebut Ada Upaya Penguasa Jegal Pencapresan Anies Baswedan

Anies Baswedan dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Jakarta, Selasa (30/5/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elite Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk menggelar pertemuan di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu, Jakarta, pada Jumat (26/5).

Dalam pertemuan tersebut dibahas soal adanya upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

Baca Juga

KPP Bakal Umumkan Cawapres Pendamping Anies dalam 2 Hari

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky mengungkapkan, upaya penjegalan terhadap pencaprean Anies Baswedan dilakukan salah satunya dengan cara mengganggu ketiga parpol pengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Isi pembicaraan di Pulau Kaliage yang pertama adanya Indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar. Dengan cara dan sumberdaya apapun termasuk ‘menganggu’ 3 partai politik pendukungnya," kata Riefky saat dikonfirmasi, Rabu (31/5).

Selain itu, kata Riefky, pertemuan di Pulau Kaliage juga membahas soal adanya kesatuan tekad yang solid dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan demi memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan.

Baca Juga

Saling Sindir antara Anies dan Ganjar Dinilai Sesuatu yang Wajar

Menurutnya, saat ini masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih sejahtera, lebih aman, dan lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi. Termasuk terciptanya keadilan yang setara di mata hukum.

"Maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar," ungkap Riefky.

Riefky menuturkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan bakal menempuh cara-cara yang konstitusional untuk memenangkan Anies Baswedan.

"Tentunya dengan cara-cara yang kami tempuh adalah secara konstitusional, sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah pimpinan partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan menggelar pertemuan tertutup. Namun, pertemuan kali ini merupakan bukanlah pertemuan biasa.

Pasalnya, pertemuan tersebut digelar di salah satu pulau yang berada di gugus Kepulauan Seribu yang dimiliki Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Momen foto pertemuan tersebut beredar di kalangan awak media. (Pon)

Baca Juga

Anies Yakin Pemilu 2024 Jadi Ajang Adu Gagasan

#Anies Baswedan #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat #Capres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan