Sejumlah Masalah Ditemukan saat Pengadaan hingga Distribusi Logistik Pemilu 2024

Merahputih.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan temuan itu merupakan hasil dari pengawasan distribusi logistik pada tahap pertama di 514 kabupaten/kota.

"Bawaslu juga menemukan pengiriman salah tujuan distribusi pada pengiriman tahap pertama di 10 kabupaten/kota," kata dia di Jakarta, Selasa (9/1).

Berdasarkan hasil pengawasan, Herwyn menjelaskan beberapa kendala distribusi logistik seperti akses dan informasi, kendaraan, cuaca, geografis, keamanan, hingga jarak tempuh.

"Masih ada KPU Kabupaten/kota yang yang tidak memberikan informasi jadwal distribusi logistik ke Bawaslu," jelasnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan hasil pengawasan distribusi logistik tahap kedua. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat surat suara rusak di 127 kabupaten/kota dan 61 kabupaten kota surat suara yang belum sesuai dengan jumlah seharusnya.

Baca Juga:

Bawaslu Sebut ASN yang Tak Netral di Pemilu 2024 Bisa Berdampak Pidana

"Ada masalah pada distribusi logistik tahap dua, misalnya Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung," ujar Puadi.

Masalah lainnya pada tahapan distribusi logistik tahap kedua yakni terdapat surat suara rusak di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung dan Karang Anyar, Jawa Tengah.

Selain itu, dia membeberkan ada pembongkaran logistik di gudang yang tidak resmi di Gunungsitoli, Sumatera Utara.

"Juga terdapat masalah, penempatan surat suara bukan di gudang logistik tetapi di Aula KPU Ogan Komering Ilir."

Bahkan, Bawaslu Manggarai Barat mencatat surat suara yang dikategorikan cacat atau rusak sebanyak 1.090 surat suara. “Juga, terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara," katanya.

Di sisi lain, anggota Bawaslu Lolly Suhenty membeberkan sejumlah catatan hasil pengawasan dari 49 Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwas-LN). Menurutnya, ditemukan surat suara yang tidak tepat jumlahnya tersebar di 29 PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri).

Lalu, kata dia, kelebihan surat suara tersebar di 32 PPLN, kelebihan surat suara untuk Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) tersebar di 14 PPLN, kelebihan surat suara untuk kotak suara keliling (KSK) di tiga PPLN.

Lalu, kelebihan surat suara untuk metode pos di tiga PPLN, dan kekurangan suara tersebar di 20 PPLN. "Surat suara rusak tersebar di 39 PPLN," ujar Lolly.

Lolly menegaskan, berdasarkan hasil pengawasan distribusi logistik tahap satu dan dua, serta pengawasan logistik di luar negeri, Bawaslu akan melakukan pemutakhiran data logistik dengan melakukan pengawasan secara melekat.

"Kemudian, Bawaslu harus memastikan jadwal distribusi logistik sampai masa pemungutan suara dengan melakukan koordinasi yang kuat antara Panwas-LN dan PPLN. Lalu panwas juga harus memastikan pengamanan logistik dan mencatat semua hasil pengawasan ke dalam form A," tukas Lolly. (knu)

Baca Juga:

Bawaslu Dorong Masyarakat Aktif Melapor Jika Terjadi Kecurangan dalam Pemilu 2024