Pilpres 2019

SBY Walk Out Saat Deklarasi Kampanye Damai, KPU: Semua Diperlakukan Adil

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 23 September 2018
SBY Walk Out Saat Deklarasi Kampanye Damai, KPU: Semua Diperlakukan Adil

Ketua KPU RI Arief Budiman (Foto: kpu.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membela diri terkait banyaknya atribut salah satu relawan Paslon di sekitar area deklarasi kampanye damai.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan sudah bersikap adil kepada semua peserta deklarasi kampanye damai yang digelar di sekitar kawasan Monas, Minggu (23/9).

"Khusus acara ini semua terkontrol jumlah kaos dan atribut diberikan, semua diperlakukan adil," kata Arief usai menggelar dekalrasi kampanye damai di kawasan Silang Monas, Minggu.

Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan aksi WO dari karnaval deklarasi kampanye damai dikarenakan banyaknya atribut relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf di sekitar area deklarasi.

Karnaval Partai Demokrat di Monas
Perwakilan Partai Demokrat saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9) (Foto: Twitter @HincaPandjaitan)

SBY mengatakan, sesuai kesepakatan seharusnya tidak boleh ada atribut pendukung paslon dalam deklarasi kampanye damai hari ini.

"Sebetulnya sudah kita atur itu semua di dalam jalur karnaval karena kalau di luar itu kita tidak bisa nuntut. Tiba-tiba banyak orang berdiri di pinggir jalan dan mengibarkan sesuatu tidak bisa membatasi tapi semua yang di jalur car free day sudah diatur," terangnya.

Terkait banyaknya relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf di area sekitar kampanye damai, KPU mengatakan, memang sudah masanya kampanye.

"Ini sudah masa kampanye artinya orang boleh saja kampanye sepanjang regulasi dipatuhi. Yang pentingkan masing-masing pihak memahami itu," ucap dia.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Demi Jokowi-Ma'ruf, Gubernur Nurdin Abdullah Ajukan Cuti Meski Baru Dilantik

#SBY #Partai Demokrat #Pilpres 2019 #Arief Budiman
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Bagikan