Satu Tahun Jokowi-JK Umat Beragama Dalam Posisi Titik Nadir

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 21 Oktober 2015
Satu Tahun Jokowi-JK Umat Beragama Dalam Posisi Titik Nadir

Jokowi-JK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menilai selama kurun waktu setahun kepemimpinan Jokowi-JK, kerukunan antar umat beragama berada pada titik nadir yang paling rendah.

Menurutnya, kekacauan yang terjadi dalam setahun belakangan ini menambah buruk citra pemerintahan dari segi toleransi dan kerukunan beragama.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyebut intoleran antar umat beragama itu terjadi bukan kerena persoalan izin mendirikan rumah ibadah keagamaan, namun lantaran pembiaran pemerintah terhadap aksi sekelompok umat dalam melakukan aksi anarkis terhadap pemeluk yang lain.

"Ini pelanggaran serius, bukan persoalan izinnya, tapi pembiaran negara terhadap aksi pengrusakan sekelompok agama," katanya kepada Merahputih.com, Rabu (21/10).

Natalius mengatakan kewenangan yang diberikan kepada negara untuk memperkokoh solidaritas umat beragama runtuh dengan adanya aksi anarkis sekelompok umat yang mengatasnamakan izin.

"Perlu dipertanyakan lagi, apakah izin dikeluarkan pemerintah atau masyarakat ? sehingga sekelompok umat berhak untuk melakukan wewenang negara dengan cara merusak atau membakar rumah ibadah," tukasnya.

Atas dasar itu, Natalius menilai kerukunan antar umat beragama kekinian jatuh pada posisi terendah. kerusuhan atas nama agama terjadi hampir disetiap pelosok negeri setahun belakangan ini.
Anehnya, bentrokan itu terjadi bukan karena persoalan subtansial namun hanya karena izin mendirikan rumah ibadah.

Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (Kontras) setahun terakhir, tercatat setidaknya terjadi 10 kasus pelanggaran HAM terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pola dan bentuknya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni pelarangan, perusakan dan penutupan tempat ibadah, intimidasi, ancaman terhadap ibadah keagamaan atau aliran kepercayaan, dan pembiaran aparat kepolisian masih terjadi.

Beberapa kasus menonjol di antaranya peristiwa pembakaran Masjid di Tolikara yang berujung pada penembakan jamaah gereja Gidi. Kasus ini juga tidak dapat dilepaskan dari lambannya respons kepolisian setempat terhadap potensi bentrok yang sebelumnya sudah diinformasikan.Kasus menonjol lainnya adalah penutupan rumah ibadah Ahmadiyyah di Tebet, Jakarta Selatan.

Kasus yang baru saja terjadi adalah penyerangan, perusakan dan pembakaran geraja di Singkil Aceh. Kasus ini tidak terlepas dari kebijakan diskriminatif Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait rencana pembongkaran gereja yang menimbulkan penyerangan dan pembakaran gereja oleh massa intoleran. (fdi)

 

Baca Juga:

  1. BI Rate Turun, Daya Beli Masyarakat Meningkat
  2. Jika Deflasi, Ekonomi Asia Diperkirakan akan Semakin Sulit
  3. Ekonomi Melambat Akibat Kegagalan Diversifikasi
  4. Setahun Jokowi-JK, Bubarkan Petral Hingga Beroperasinya TPPI
  5. Satu Tahun Jokowi-JK, Fahri Hamzah: Jokowi Tidak Konsisten
#Satu Tahun Jokowi-JK #Komisioner Komnas HAM #Presiden RI #Joko Widodo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Kejaksaan Agung menyita uang Jokowi senilai triliunan. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Indonesia
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Presiden RI, Prabowo Subianto, membantah takut dengan Jokowi. Ia mengatakan, bahwa masyarakat harus menghormati mantan pemimpin bangsa.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Bagikan