Adinda Nurrizki
MerahPutih Nasional - Pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla sudah memasuki hari ke 100 atau 3 bulan lebih lamanya. Namun permasalahan yang membuat masyarakat selama ini letih dan lesuh tak juga dicarikan solusinya. Padahal, pada masa kampanye, Jokowi berjanji akan mengangkat kesejahteraan masyarakat tanah air.
Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan karut marut kehidupan ekonomi dan sosial politik rakyat kian memburuh di masa 100 hari pemerintahan Jokowi-JK ini. Menurutnya, kondisi itu dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi, yang menyebabkan harga kebutuhan pokok bergejolak tak tekendali.
BACA JUGA: Empat Karikatur Karya Pelukis Jalanan Untuk 100 Hari Jokowi-Kalla
"Memburuknya situasi ekonomi nasional semakin dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil pada tingkat global, tidak mendapat respon dari pemerintah melalui kebijakan yang tepat," kata Salamuddin saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk "100 Hari Jokowi-JK, Pajak Melayang, cukai Mencekik, Kong Kalikong MoU Freeport, Harga Minyak Ala Pasar, Penyertaan Subsidi di BUMN dan Hilangnya Kontrol Harga Sembako Meroket", di Warung Komodo, Jakarta, Rabu (28/1).
Menurut Salamuddin, sebenarnya kesemrawutan ini sudah sangat terasa ketika awal penyusunan kabinet yang sangat kental dengan bagi-bagi jabatandan penunjukan pemimpin pada lembaga strategis atas dasar pekoncoan, mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Direktur dan Jajaran direksi Pertamina hingga Tim Reformsi Tata Kelola Migas.
"Alih-alih membenahi tata kelola migas atas nama reformasi ternyata hanya berujung mengganti pemain lama dengan mafia baru, yang bahkan dilakukan dengan merecoki rantai supply migas nasional," pungkasnya.
Dikatakannya, dalam semangat liberalisasi, momentum awal pemerintahan Jokowi-jK digunakan dengan penuh keberanian, oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM 30 persen. Kebijakan ini justru dilakukan ditengah penurunan harga minyak mentah global. Akibatnya harga-harga sembako melejit tidak terkendali.
"Kebijakan menurunkan kembali harga BBM tidak memperbaiki keadaaan, bahkan semakin menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pelaku usah nasional," katanya. (hur)
BERITA LAINNYA:
