Sahabat Baru Koalisi Pendukung Jokowi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Agustus 2021
Sahabat Baru Koalisi Pendukung Jokowi

Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN, ikut dalam pertemuan pimpinan partai politik dengan Presiden Joko Widodo. Dengan ikutnya PAN pada barisan pemerintah, partai ini sudah jadi parpol pendukung pemerintah.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi. Pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.

Baca Juga:

Desakan Hentikan PPKM Digaungkan Partai Pendukung Jokowi

Viva Yoga menjelaskan, Zulkifli menyampaikan masukan kepada Presiden Jokowi khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19.

"PAN mendukung penanganan pemerintah soal pemberantasan pandemi COVID-19, terutama soal kebijakan PPKM, protokol kesehatan, dan mempercepat program vaksinasi untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok atau 'herd immunity'," ujarnya.

PAN, kata ia, mendukung pemerintah dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kebijakan ekonomi yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Rabu petang dapat memperkuat gotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Hasto dalam siaran persnya, mengatakan, PDI Perjuangan menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dengan Para Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah didampingi para Sekjen Partai.

"Pertemuan kali ini selain dihadiri Ketum dan Sekjen dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PPP, juga dihadiri PAN. Semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi Pemerintah untuk menangani Pandemi sangat terasa," kata Hasto.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat melakukan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-PDIP
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat melakukan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-PDIP

Hasto menambahkan, kehadiran Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN dan Eddy Soeparno Sekjen PAN semakin membuktikan bagaimana gotong royong dikedepankan.

"Kehadiran beliau memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi COVID-19," kata Hasto.

Seluruh Ketum Parpol yang hadir, lanjut dia, merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa, dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi sudah pada track yang benar.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate seusai pertemuan petinggi partai koalisi dengan Presiden, menegaskan, seluruh partai koalisi menyambut baik kehadiran PAN dalam koalisi.

"Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan semakin memperkaya gagasan dan pandangan-pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokratisasi di Indonesia," jelas Johnny. (Pon)

Baca Juga:

PDIP: Pertemuan Presiden dengan Ketum Parpol Perkuat Tradisi Demokrasi Pancasila

#Partai Politik #Koalisi Pilpres #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Kasus ijazah Jokowi kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat pun mengajukan banding atas kasus tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Indonesia
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digugat di PN Surakarta terkait dugaan ijazah UGM. Gugatan diajukan alumnus Kehutanan UGM.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan