Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini dicapai setelah rapat konsultasi dengan komisi-komisi di DPRD pada Senin (11/8) malam.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengumumkan bahwa total APBD DKI Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp95,351 triliun.
Baca juga:
Miris, APBD Jakarta Rp 91,34 T Tapi Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya
“APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun,” ujar Khoirudin, Selasa (12/8).
Khoirudin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, mengungkapkan rasa syukurnya karena laju inflasi di Jakarta lebih rendah dari rata-rata nasional, sementara pertumbuhan ekonominya justru lebih tinggi.
Dengan disepakatinya anggaran ini, Khoirudin optimistis bahwa APBD 2026 akan mampu meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi warganya. Ia menekankan fokus pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca juga:
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
“Walaupun rapat berlangsung hingga larut malam, kami bahagia akhirnya bisa menyepakati angka yang akan kita persembahkan untuk warga Jakarta,” jelas dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI 'Sentil' TransJakarta, Tiga Kecelakaan Bus September Jadi Bukti Perlunya Laporan Terbuka

DPRD DKI Tegaskan Kasus Intoleransi dan Penolakan Gereja di Jaktim Jadi Bukti Kerukunan di Jakarta Rapuh

5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan

Pemprov DKI Susun Mekanisme Sanksi Sosial bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok

Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam

Relokasi Pedagang Eks Pasar Barito Ditargetkan Rampung Awal Oktober 2025

Tanggapi Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Pramono: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Ada Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Kerugian Capai Rp 37,8 Miliar

Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila

Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
