Bahaudin Marcopolo
MerahPutih Nasional - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut penyidik dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga kini masih menimbulkan perdebatan panjang.
Pimpinan KPK mengaku ada sejumlah jabatan dan posisi stategis di lembaga anti rasuah yang kosong. Pimpinan PK mengaku sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pimpinan lembaga negara dan akademisi dari berbagai kampus untuk mengisi lowongan tersebut. Komunikasi juga dilakukan dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Jenderal bintang 4 itu menjelaskan bahwa pihaknya mengaku sudah diminta untuk menjadi Sekjen KPK. Belakangan bekas Pangdam III Siliwangi/Jawa Barat mengaku sudah menyiapkan Jenderal bintang dua untuk duduk dalam jabatan Sekjen KPK. Khusus untuk penyidik dari TNI, Moeldoko mengaku tidak masalah.
Moeldoko menjelaskan jika TNI hendak masuk dan menjadi penyidik dari KPK, maka harus merubah statusnya dari prajurit TNI menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sejumlah analis dan penggiat demokrasi menilai permintaan KPK yang berniat merektur TNI menjadi penyidik dinilai aneh dan janggal. Sebab selama 10 tahun berdiri hingga kini belum ada petugas TNI yang menjadi penyidik di KPK. Terlebih tugas utama TNI adalah menjaga pertahanan negara bukan sebagai lembaga penegak hukum.
Selama 10 tahun berdiri memang KPK belum pernah memiliki penyidik dari TNI, jangankan memiliki penyidik dari TNI. Rencana KPK merekrut penyidik dari TNI langsung menuai kritik tajam dari banyak kalangan. Mulai dari penggiat demokrasi, aktivis HAM, akademikus hingga politikus kompak dan seirama menolak rencana KPK.
Namun demikian meski tidak pernah menjadi penyidik di KPK, sejumlah personel TNI turut serta berkiprah di lembaga anti rasuah. Saat ini ada 16 purnawirawan TNI yang bekerja sebagai pengawal tahanan (waltah).
Pada tahun 2013, sebanyak 29 personel TNI masuk mendaftar untuk bekerja di KPK. Mereka terdiri atas purnawirawan perwira menengah hingga prajurit. Pada Desember tahun 2013 berdasarkan hasil seleksi hanya diterima 16 personel TNI yang bisa bekerja di KPK. Salah satu di antaranya adalah Koloner CPM (Purn) Abdul Jalil Marzuki. Setelah diterima dan dinyatakan lolos bekas Komandan Polisi Militer (Dan Pom) Koopsasu II, Makassar, Sulawesi Selatan resmi mengajukan diri mundur dari TNI.
Lulusan Akabri tahun 1988 tersebut hinga kini menjadi Kepala Bagian Pengaman KPK. Kolonel (Purn) Abdul Jalil Marzuki resmi bergabung dengan KPK pada 1 Juli 2014. Ia menjelaskan bahwa dirinya bekerja di KPK semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Saya bekerja demi negara saja," katanya belum lama ini kepada sejumlah awak media di kantor KPK.
Di tepi lain, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya menjelaskan bahwa lembaganya memiliki banyak anggota mumpuni yang siap ditempatkan sebagai penyidik TNI. Bukan hanya penyidik, jika KPK meminta bantuan TNI untuk menyediakan tenaga profesional lainnya maka dengan senang hati, TNI akan memenuhi permintaan yang lahir dari rahim reformasi.
"Kapan saja diminta, kita siap. Sekarang KPK butuh berapa? Kita punya. Hakim juga (TNI) punya," ujar Fuad usai menghadiri peresmian Museum Media Penerangan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/5). (bhd)
BACA JUGA:
Rekrut Penyidik TNI, 4 Kritik untuk KPK
Panglima TNI: Prajurit TNI Bisa Jadi Penyidik KPK
Pimpinan KPK Tak Pungkiri Sekjen KPK Dapat Dihuni TNI
