Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Cuaca bulan Januari yang suram di Kopenhagen sesuai dengan suasana hati para politisi dan pemimpin bisnis Denmark. Mereka bimbang karena 'Trump' agaknya memang serius untuk mengambil alih Greenland dan tidak ada opsi menguntungkan untuk negara Skandinavia itu.
"Kami menanggapi situasi ini dengan sangat, sangat serius," kata Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen tentang ancaman Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland, seperti diberitakan laman BBC, Jumat (10/1).
Di lain hal, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen meremehkan usulan Trump sendiri bahwa AS mungkin menggunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland. "Saya tidak punya fantasi untuk membayangkan hal itu akan terjadi," katanya kepada TV Denmark.
Dan Lars Sandahl Sorensen, CEO Industri Denmark, juga mengatakan ada banyak alasan untuk tetap tenang, karena tidak ada yang berkepentingan di Denmark dalam perang dagang.
Baca juga:
Donald Trump Ambisi Caplok Greenland, Denmark Tegaskan Wilayah itu Milik Rakyat
Namun di balik layar, pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan secara tergesa-gesa telah berlangsung di Kopenhagen sepanjang minggu, sebagai gambaran keterkejutan yang disebabkan oleh pernyataan Trump.
PM Greenland Mute Egede terbang untuk menemui perdana menteri dan Raja Frederik X pada hari Rabu.
Dan pada Kamis malam, para pemimpin partai dari seluruh spektrum politik berkumpul untuk pertemuan luar biasa mengenai krisis tersebut dengan Mette Frederiksen di parlemen Denmark.
Menghadapi apa yang oleh banyak orang di Denmark disebut sebagai provokasi Trump, Frederiksen secara umum telah berusaha untuk mengambil nada yang mendamaikan, dengan berulang kali menyebut AS sebagai mitra terdekat Denmark. "Wajar saja jika AS disibukkan dengan Arktik dan Greenland," imbuhnya.
Baca juga:
Denmark Siap Diskusi dengan Trump Soal Greenland, akan Cari Solusi agar Ambisi AS Terpenuhi
Namun, ia juga mengatakan bahwa keputusan apa pun mengenai masa depan Greenland harus diserahkan kepada rakyatnya sendiri.
"Greenland adalah milik penduduk Greenland... dan penduduk Greenland sendirilah yang harus menentukan masa depan mereka." (ikh)
