RUU Kepariwisataan Jadi Inisiatif DPR


Rapat paripurna DPR.
MERAHPUTIH.COM - RANCANGAN Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) resmi disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang memimpin rapat menanyakan persetujuan tersebut kepada peserta rapat paripurna. "Saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah usul inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Cak Imin.
Baca juga:
Soal RUU Kepariwisataan, Komisi X DPR Tekankan Koordinasi Pentahelix
"Setuju," jawab seluruh anggota fraksi di rapat paripurna.
Cak Imin menerima pendapat juru bicara dari sembilan fraksi di DPR sebelum menanyakan hal tersebut. Mereka ialah Muhamad Nur Purnamasidi dari Fraksi Golkar, Sodik Mujahid dari Fraksi Gerindra, Kamran Muchtar dari Fraksi NasDem, dan Illiza Sa'aduddin Djamal dari Fraksi PPP.
Ada pula Putra Nababan dari Fraksi PDIP, Bisry Romly dari Fraksi PKB, Mitra Fakhruddin dari Fraksi PAN, Mustafa Kamal dari Fraksi PKS, dan Santoso dari Fraksi Demokrat.
"Dengan demikian, kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing," ujar Cak Imin. (Pon)
Baca juga:
Paripurna Sahkan 27 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU Usul Inisiatif DPR
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran

Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
