Rusia Berikan Waktu 90 Hari ke PBB Normalisasi Ekspor Produk Pertanian

MerahPutih.com - Pemerintah Rusia, mengumumkan pada Senin (17/7) bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan bagian Rusia dari perjanjian itu tidak dilaksanakan.

Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki tahun lalu, ditujukan untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam.

Baca Juga:

Rusia Tangguhkan Kesepakatan Biji-Bijian Laut Hitam

Otoritas Rusia memberi waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menormalisasi ekspor produk pertaniannya.

Moskow merilis persyaratan itu guna menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.

Rusia merujuk pada Paragraf 6 Memorandum yang menyebut, perjanjian itu akan berlaku selama tiga tahun, dan jika salah satu pihak yaitu Rusia atau PBB berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi waktu tiga tahun sebelumnya.

"Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor produk pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (18/7).

Kemlu Rusia merujuk pada pernyataan Guterres yang berencana memulihkan akses ke sistem SWIFT untuk anak perusahaan atau struktur afiliasi Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank).

Larangan SWIFT terhadap beberapa bank Rusia adalah salah satu sanksi tahun 2022 terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan negara barat lainnya, yang ditujukan untuk melemahkan ekonomi negara tersebut untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina dengan menghalangi akses Rusia ke sistem pemrosesan transaksi keuangan SWIFT.

Rusia melihat tidak ada alternatif untuk menghubungkan kembali Rosselkhozbank ke SWIFT, baik melalui saluran marjinal dengan JPMorgan, maupun dalam platform teoretis dengan Citi dan Afreximbank, maupun dengan opsi cabang dan anak perusahaan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh Rusia menggunakan makanan sebagai senjata dengan menangguhkan kesepakatan biji-bijian.

Hal itu diungkapkan Macron di sela KTT Komunitas Uni Eropa Negara Amerika Latin dan Karibia (EU-Community of Latin American and Caribbean States/CELAC) di Brussel, Belgia.

Menurutnya, keputusan sepihak oleh Rusia tersebut akan menimbulkan dampak signifikan pada negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia yang sangat bergantung pada perjanjian itu.

"Mereka yang meragukan keputusan Tuan Putin dan komitmennya untuk kebaikan bersama, jawabannya sangat jelas, ia memutuskan untuk menggunakan makanan sebagai senjata, dan saya pikir ini adalah kesalahan," katanya dikutip Antara.

Baca Juga:

Rusia Tembak Jatuh Drone Ukraina Serang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir