Rudy Pecat Anggota DPRD Solo, Tersandung Kasus Korupsi Rp 5 Miliar di Jabar

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 14 Oktober 2024
Rudy Pecat Anggota DPRD Solo, Tersandung Kasus Korupsi Rp 5 Miliar di Jabar

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengumumkan pemecatan kader terlibat kasus korupsi, Senin (14/10). (Foto: MerahPutih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPC PDIP Solo, Jawa Tengah memecat anggota DPRD Solo Fraksi PDIP, Kevin Fabiano (30) diduga terlibat kasus korupsi dana hibah NPCI Jawa Barat 2021-2023 dengan kerugian negara Rp 5 miliar.

Diketahui, Kevin yang baru dilantik anggota DPRD Solo periode 2024-2029 pada 14 Agustus lalu, kini ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan sebelum ditahan Kejati Jabar, Kevin sempat pamit untuk diperiksa. Dengan kejadian ini, Kevin resmi dipecat partai.

“Kami pecat kader korupsi. Surat pemecatan telah dibuat DPC PDIP Solo untuk diajukan ke DPD dan DPP PDIP,” ujar Rudy dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Solo, Senin (14/10).

Baca juga:

FX Rudy Dukung PDIP Oposisi

Dikatakannya, pihak sudah konsultasi juga dengan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Pemecatan, kata dia, dilakukan DPP PDIP karena yang mengeluarkan KTA adalah DPP. Kevin sendiri menjadi kader PDIP pada 2022 maju Pileg 2024 Dapil 3 Kota Solo (wilayah Kecamatan Banjarsari).

“Terkait proses PAW (Pergantian Antar Waktu) sebagai anggota DPRD Solo yang menentukan juga DPP PDIP. Kami sangat benci dengan tindak pidana korupsi,” kata dia

Dia menambahkan pada saat Kevin mendaftar Caleg PDIP sudah disertai SKCK dan diterima KPU Solo. Kejadian ini akan membuat DPC PDIP Solo lebih selektif dalam memilih caleg.

“Kami pastikan PDIP Solo tidak menerima aliran dana korupsi. Kejadian ini juga tidak mengganggu proses Pilkada Solo 2024. Kami sudah biasa diserang,” pungkasnya.

Baca juga:

Teguh Prakosa Maju Pilkada Solo, Ngaku Sempat Ditawari FX Rudy Tunjuk Bakal Cawawali

Diketahui, Kevin Fabiano ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jabar Kamis (10/10) kemarin. Dimana dia diduga melakukan markup, LPJ fiktif, hingga pemotongan anggaran dari dana hibah NPCI Jabar 2021-2023. Hal tersebut dilakukan Kevin bersama inisial CPA yang merupakan bendahara NPCI Jabar.

Sedangkan Kevin saat itu masih berstatus sebagai Pelatih Atletik di NPCI Jabar. Kerugian negara kasus ini

ditaksir senilai Rp 5 miliar. Kevin sendiri ditahan di Rutan Kebonwaru, Bandung selama proses penyidikan oleh Kejati Jabar berlangsung. (Ismail/Jawa Tengah)

#Solo #DPP PDIP #PDIP #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ananda Dimas Prasetya

nowhereman.. cause every second is a lesson for you to learn to be free.

Berita Terkait

Indonesia
Kejaksaan Geledah Sejumlah Lokasi di Jakarta dan Bandung, Cari Bukti Korupsi MBG
Lokasi yang digeledah yakni rumah dan kantor. Namun, belum jelas rumah dan kantor siapa yang digeledah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Kejaksaan Geledah Sejumlah Lokasi di Jakarta dan Bandung, Cari Bukti Korupsi MBG
Indonesia
Harga Pertamax Naik, Walkot Solo Putar Otak Tekan Penggunaan BBM Mobdin ASN
Efisiensi yang dilakukan Pemkot Solo ini dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kota Solo.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, Walkot Solo Putar Otak Tekan Penggunaan BBM Mobdin ASN
Indonesia
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Penyidik akan menelusuri apakah Angga masih berkoordinasi dengan mantan atasannya setelah Bobby menjabat anggota BPK.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Indonesia
Fitroh Rohcahyanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Tegaskan tak Kenal Sony Sonjaya
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menegaskan, bahwa ia tak mengenal Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya. Ia juga tak terlibat kasus korupsi MBG.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Fitroh Rohcahyanto Bantah Terlibat Kasus Korupsi MBG, Tegaskan tak Kenal Sony Sonjaya
Indonesia
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
KPK menyita Rp 500 juta dalam OTT terhadap lima ASN BPK terkait dugaan suap temuan audit proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim. Perkara kini naik ke tahap penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
KPK Sita Rp 500 Juta dalam OTT ASN BPK, Terkait Dugaan Suap Audit di Muara Enim
Indonesia
Putusan Banding, Hukuman Uang Pengganti Anak Riza Chalid Jadi Rp 13,4 Triliun
Majelis hakim menyatakan anak pengusaha minyak Riza Chalid itu tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Putusan Banding, Hukuman Uang Pengganti Anak Riza Chalid Jadi Rp 13,4 Triliun
Indonesia
Polresta Solo Tangkap 3 Pelaku Teror Pocong, Minta Maaf Telah Bikin Gaduh
Sebelumnya, viral video teror pocong berdurasi 30 detik gegerkan warga Solo.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Polresta Solo Tangkap 3 Pelaku Teror Pocong, Minta Maaf Telah Bikin Gaduh
Indonesia
Eks Kepala BGN Ditangkap Kejagung, 20 SPPG di Solo Berhenti Beroperasi
Dana SPPG sepenuhnya berada di tangan BGN dan bukan tanggung jawab daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Eks Kepala BGN Ditangkap Kejagung, 20 SPPG di Solo Berhenti Beroperasi
Indonesia
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Dua tersangka yang baru ditahan, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga bersama Fuad Hasan Masyhur melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Bagikan