Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romy) melakukan pengambilalihan paksa terhadap Kantor DPP PPP di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12) lalu. Hal tersebut, membuat suhu politik partai kakbah kian memanas.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum DPP Pemuda Persatuan, Ebit Boi menegaskan bahwa sikap PPP kubu Romy telah menimbulkan rasa keprihatinan dari umat Islam, terutama kepada seluruh jajaran DPP PPP kubu Djan Faridz.
Pasalnya, menurut dia, apa yang dilakukan oleh Romy cs telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, lantaran proses hukum atas sengketa dualisme kepemimpinan PPP masih terus berjalan.
"Ini PPP Romy cs, melanggar aturan partai, sangat melanggar aturan partai. Karena proses hukum ini masih berjalan," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Djan Faridz, Jalan Talang No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).
Karena itu, lanjut Ebit, DPP PPP membuat empat maklumat dan pernyataan sikap politik atas pengambil alihan Kantor PPP oleh kubu Romy. Dia menuding orang yang menduduki kantor DPP PPP itu adalah preman yang dibayar oleh kubu Romy.
"Pertama, semua orang-orang yang menduduki kantor DPP PPP, Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat adalah preman-preman yang dibayar oleh pihak tertentu dan bukan anggota anggota dari organisasi sayap PPP," ungkap Ebit.
"Maka situasi ini kantor DPP PPP dalam darurat yang perlu di ambil alih Pemuda Persatuan dan seluruh organisasi sayap PPP," tambahnya.
Kedua, kata Ebit, DPP PP memprotes pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang memberikan pengawalan kepada pihak-pihak yang tidak jelas terutama preman yang ada di kantor DPP PPP Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat.
Selanjutnya, dia menegaskan bahwa DPP PP hanya mengakui H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum yang Sah bedasarkan ketentuan AD ART PPP.
"Maka yang berhak untuk menduduki dan beraktifitas di kantor DPP PPP Jalan Diponegoro adalah Djan Faridz," tegas Ebit.
Terakhir, terang Ebit, DPP PP tidak mengakui Romy dan kepengurusannya yang inkonstitusional melanggar AD ART PPP yang tidak sah dan tidak berhak untuk menduduki dan beraktifitas di kantor DPP PPP Jalan Diponegoro.
"Karena itu, pihak kepolisian harus menunjukan sikap netralitas selaku abdi negara dan berdiri diatas kepentingan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi hukum di negara ini," pungkasnya. (Pon)
