Andika Pratama
MerahPutih.com - Juru Bicara Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis Partai Solidaritas Indonesia Rizal Calvary Maribo mencurigai Ketua MPR Zulkifli Hasan dan kawan-kawan tidak senang melihat Papua dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Ketua MPR terus-terusan ribut soal utang
"Kita membaca memang beliau tidak senang kampung kami di Timur Indonesia dan Papua dibangun oleh Presiden Jokowi,” ucap Rizal dalam keterangannya di Jakarta hari ini.
Calon legislatif PSI asal Sulawesi Selatan III ini memandang, pihak-pihak ini sangat happy melihat Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara terus berada dalam keterbelakangan. Rizal mengatakan, hanya di era Presiden Jokowi, Papua dan Kawasan Timur benar-benar diperlakukan sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Selebihnya kan kami ini di KTI ini, cuma sumber daya alamnya kalian angkut ke Pulau Jawa ini. Sekarang Pak Jokowi bangun KTI dari pajak dan utang luar negeri. Ada apa sih? Jangan salahkan kalau kami minta merdeka kelak,” ucap Rizal.
Sebab itu, ketika Presiden Jokowi berani mengalokasikan anggaran sangat besar untuk membangun infrastruktur di Papua dan KTI mesti didukung, agar ketidakpuasan terhadap Jakarta berkurang. Rizal mengatakan, belanja infrastruktur Jokowi sejak 2015 hingga 2019 sebesar Rp 1.434 triliun.
“Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan ke Papua dan KTI. Hampir dua kali lipat dari anggaran pemerintahan periode terakhir Pak SBY yang hanya Rp 812,9 triliun. Belanja negara ini diambil dari pajak, pendapatan negara non pajak, hibah dan ditutup dengan mengambil utang. Utang ini sebagian besar untuk bangun Papua dan KTI. Ada yang marah KTI dibangun?” ucap dia.
Rizal mengatakan, membangun infrastruktur di Papua dan KTI tidak layak secara politik. Sebab pemilih di Papua sangat kecil dibandingkan di Pulau Jawa.
"Untuk terpilih kembali, Jokowi cukup bangun Jawa saja, dijamin terpilih kembali. Namun, Jokowi seorang negarawan. Papua dan KTI dipadang sebagai bagian yang utuh dari NKRI. Itulah yang bikin kami orang KTI bangga kepada beliau,” ucap dia.
Secara bisnis, berinvestasi infrastruktur di KTI juga tidak layak. Sebab itu, untuk infrastruktur di Jawa dan Sumatera, Jokowi meluncurkan Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Sedangkan non PINA, yakni APBN diarahkan ke KTI. Sebab masih membutuhkan sentuhan langsung negara.
Sektor Produktif
Rizal mengatakan, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi berani mengambil keputusan tidak populis dengan menghilangkan subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif yakni infrastruktur.
“Subsidi yang tinggi terbukti hanya mendorong konsumsi secara adhoc. Mirip obat kuat saja. Cepat dirasakan cepat hilang. Contohnya Venezuela yang saat ini menjadi negara bangkrut. Namun Presiden mengisi perekonomian dengan kebijakan yang bergizi penuh nutrisi yakni infrastruktur, sektor produktif,” ucap dia.
Dia mengatakan, semua pihak mesti bersabar sebab dampak infrastruktur secara penuh baru dirasakan enam hingga 10 tahun mendatang.
“Tapi itu yang terbaik, bukan macam obat kuat,” tegasnya
Dikatakannya, hanya dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK telah membangun 300 bendungan baru, 180 bandara, 897 km jalan tol raya ribuan km jalan raya. Jokowi juga berhasil membangun proyek-proyek mangkrak pemerintahan sebelumnya seperti Bandara Kertajati, MRT, Bendungan Nipa, Batang Power Plant, dan Jalan Tol Solo Kertosono.
Dia mengatakan, kemampuan ekonomi Indonesia saat ini sangat kuat. Rasio utang Indonesia atas Produk Domestik Brutonya (PDB) Indonesia terbilang sangat kecil. Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat hanya 29,74 %. Sedangkan sejumlah negara maju dan Eropa, rasio utangnya sudah melampaui PDB-nya sendiri atau di atas 100%.
Tak hanya masuk G20, ekonomi Indonesia juga konsisten tumbuh di atas 5 persen. Pasalnya, Setiap tumbuh 5 persenan saja ukuran ekonomi Indonesia bertambah Rp 240-250 triliun. Sedangkan negara-negara maju masih susah tumbuh sebesar itu
"Jepang misanya masuk G20, terancam minus. Italia misalnya tingkat pengganggurannya sangat tinggi. Hingga saat ini, Italia mempunyai utang sebesar 2.454 miliar dollar Amerika,” ujar Rizal.
Saat ini, di G20, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB bahkan masuk 10 besar, jauh meninggalkan Turki, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Argentina.
"Jadi, dengan kemampuan sebesar itu, banyak politisi menjadi penakut. Dia lupa dengan kemampuan negaranya sendiri. Ingatan dan kacamata ukuran ekonomi-nya masih tertinggal di era krisis 1998. Mungkin jarang piknik," katanya.
Sekedar pembanding, rasio utang tertinggi atas PDB pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nilai utang pemerintah saat itu sebesar Rp 1.232,8 triliun. Rasio utang menjadi 88,7% terhadap PDB.
"Sudah sebesar 88,7% terhadap PDB, toh juga tidak seribut zaman Pak Jokowi yang hanya 29,74 % atas PDB. Setelah masa itu (Gus Dur), rasio utang pemerintah atas PDB mengalami tren penurunan,” ucap dia.
Defisit anggaran Indonesia juga sangat kecil diantara negara-negara G20. Bandingkan dengan negara maju dan G20 lainnya seperti Amerika Serikat hampir 6,7 persen, Jepang 6,4 persen, Inggris 6,2 persen, dan Brasil 4,3 persen.
"Kita cuman sekitar 2 persenan. Tahun depan bahkan diperkirakan dibawah 2 persenan. Defisit ini kan rata-rata ditutup dengan taking new loan,” ucap dia. (*)
