Ribuan Hoaks COVID-19 dan Vaksinasi Bertebaran di Medsos, Terbanyak Facebook

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 04 November 2021
Ribuan Hoaks COVID-19 dan Vaksinasi Bertebaran di Medsos, Terbanyak Facebook

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/TheDigitalArtist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan telah mengindentifikasi lebih dari seribu hoaks terkait COVID-19 pada unggahan di media sosial sejak Januari 2020.

"Total hoaks COVID-19 yang telah teridentifikasi sebanyak 1.971 isu pada 5.065 unggahan di media sosial," ujar Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi dalam acara virtual, Kamis (4/11)

Media sosial Facebook menjadi platform terbanyak persebaran hoaks dengan 4.368 sebaran, dibanding platform lainnya seperti Instagram, YouTube, atau Tik Tok.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Gelontorkan Rp 3,5 Juta Buat Semua Pemilik E-KTP

Kemkominfo telah memutus akses terhadap 4.936 unggahan dan menindaklanjuti 129 unggahan lainnya.

Sementara itu, hoaks terkait vaksinasi COVID-19 yang teridentifikasi sebanyak 374 isu pada 2.396 unggahan media sosial.

Isu hoaks terkait vaksinasi juga paling banyak tersebar melalui Facebook dengan 2.176 sebaran.

"Kominfo sudah memutus akses pada semua unggahan tersebut," ucap Dedy.

Adapun hoaks terkait isu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), total terdapat 48 isu pada 1.110 unggahan media sosial. Dengan Facebook sebagai media sosial yang paling banyak jumlah sebaran, dengan 1.092 sebaran.

Terkait hoaks isu PPKM, Kemkominfo telah memutus akses pada 964 unggahan dan menindaklanjuti 146 unggahan lainnya.

Tangkapan layar saat Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyampaikan siaran pers terkait persebaran Hoaks COVID-19 yang diadakan secara virtual, Kamis (4/11/2021) (ANTARA/Fathur Rochman)
Tangkapan layar saat Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyampaikan siaran pers terkait persebaran Hoaks COVID-19 yang diadakan secara virtual, Kamis (4/11/2021) (ANTARA/Fathur Rochman)


Dedi menyebut, terdapat sejumlah isu hoaks yang menarik perhatian. Seperti hoaks tentang vaksin COVID-19 yang disebut sebagai antena 5G dan pengendali manusia, hoaks vaksin yang disebut mengandung parasit hidup. Serta hoaks soal Irlandia yang disebut mengeluarkan peringatan efek samping vaksin corona.

"Itulah sejumlah hoaks yang cukup banyak menyebar di masyarakat, dan sekali lagi kami Kementerian Kominfo menyatakan kabar-kabar tersebut adalah tidak benar, menyesatkan, alias hoaks," tegas Dedy.

Dedy turut mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati dalam menerima suatu informasi atau berita.

Dia mengatakan, terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi suatu berita apakah hoaks atau tidak.

Pertama, dengan selalu berhati-hati dan curiga saat membaca judul berita yang provokatif dan clickbait yang mendorong pembaca untuk membukanya.

Jika judul yang dimuat dirasa meragukan, maka masyarakat diminta untuk tidak menyebarluaskannya.

Kedua, mencermati alamat situs yang menjadi sumber pemberitaan.

Dia mengatakan bahwa saat ini banyak situs berita palsu yang memuat berita hoaks.

Untuk itu, Dedy menyarankan agar masyarakat membaca berita dari situs yang kredibel dan terpercaya.

"Ikuti kanal pemberitaan dan media sosial institusi resmi dan kredibel, bisa milik pemerintah atau kantor berita, atau para ahli yang tentu bisa dipercaya oleh masyarakat," ucap dia.

Cara selanjutnya, lanjut Dedy, dengan memeriksa sumber pernyataan. Pastikan pemberi pernyataan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti pemerintahan, lembaga yang kredibel, atau ahli.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov Jabar Gelar Pesta Kemenangan PON 2021

Terakhir, memeriksa ulang foto, gambar, atau video melalui mesin pencari seperti Google.

Cara tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi asal gambar atau video tersebut, sehingga masyarakat dapat terhindar dari hoaks.

Dedy mengatakan bahwa saat ini media sosial juga turut memerangi penyebaran hoaks dengan menyediakan fitur report atau laporan.

Selain itu, masyarakat juga bisa mengadukan konten yang melanggar atau bermuatan hoaks ke situs www.aduankonten.id atau mengirimkan email ke [email protected]. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Es Membuat Perut Buncit

#COVID-19 #Vaksinasi ##HOAKS/FAKTA
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya kesal rapat DPR bahas bencana alam habiskan anggaran besar. Cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 31 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Minta Pemda Pakai Uang Sendiri untuk Tangani Bencana Alam
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) belum mengajukan dana bantuan untuk bencana alam kepada pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Minta Pemda Pakai Uang Sendiri untuk Tangani Bencana Alam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terus Disinggung soal Kerusakan Alam Jadi Pemicu Bencana Alam di Sumatra, Menhut Raja Juli Antoni Akhirnya Mundur dari Jabatannya
Raja Juli Antoni dikabarkan mengundurkan diri dari posisi Menteri Kehutanan RI, cek fakta informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Terus Disinggung soal Kerusakan Alam Jadi Pemicu Bencana Alam di Sumatra, Menhut Raja Juli Antoni Akhirnya Mundur dari Jabatannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Sebut 95 Persen Kepala Desa Tidak Berguna, Jabatannya Layak Dihapuskan
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyebut 95 persen kepala desa tak berguna. Benarkah demikian? Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Sebut 95 Persen Kepala Desa Tidak Berguna, Jabatannya Layak Dihapuskan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Disebutkan, Puan meminta rakyat membeli hutan untuk mencegah adanya kerusakan lahan agar insiden bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra bisa dicegah.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Pilih Langsung Rektor UGM untuk Beking Dirinya dari Tudingan Ijazah Palsu
Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim 'rektor UGM dipilih langsung oleh Jokowi'.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Pilih Langsung Rektor UGM untuk Beking Dirinya dari Tudingan Ijazah Palsu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Menkeu Purbaya temukan emas 3.5 ton yang tertimbun di bandara IMIP Morowali. Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dikepung Siklon 97s, Badai Besar dan Hujan Ekstrem bakal Terjadi di Pulau Jawa
Beredar informasi Siklon 97s bakal mengepung pulau Jawa. Cek kebenaran informasi cuaca via BMKG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Dikepung Siklon 97s, Badai Besar dan Hujan Ekstrem bakal Terjadi di Pulau Jawa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Bagikan