Restu Presiden Jokowi Penentu Nasib Khofifah di Pilgub Jatim

MerahPutih.Com - Bakal majunya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Pilgub Jatim, sangat ditentukan oleh restu Presiden Jokowi.

Peluang Khofifah Indar Parawansa dinilai berat jika tetap nekat maju sebagai cagub tanpa persetujuan dan restu Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokin Abdussalam.

"Kalau Khofifah memilih mundur dari menteri, itu artinya tidak mendapat restu Presiden maka secara kalkulasi politik langkahnya semakin berat bertarung di Pilkada mendatang," ujar Surokin Abdussalam kepada wartawan di Surabaya, Kamis (24/8).

Menurut Abdusslam, cukup banyak implikasi dan konsekuensi negatif yang harus ditanggung Khofifah, khususnya terkait elektabilitasnya dalam Pilkada Jatim 2018 jika maju tanpa restu, terlebih pengaruh maupun citra Jokowi sedang bagus-bagusnya di mata masyarakat.

Faktor restu Jokowi, kata dia, tidak bisa dianggap remeh karena untuk Pilkada Jatim ini PDIP akan berjuang mati-matian meraih kemenangan demi mengembalikan kehormatan partai, apalagi Jatim bagi partai tersebut menjadi salah satu benteng pertahanan marwah partai.

Peneliti "Surabaya Survei Center" itu juga menilai Khofifah berada dalam posisi sulit sekarang karena berdasarkan sinyal yang mengemuka, sudah jelas ditunjukkan oleh Presiden bahwa Khofifah masih dibutuhkan dalam kabinet.

"Ini harus dibaca cermat, apalagi kontes Pilkada Jatim tidak sekadar soal menang jabatan Gubernur, tapi menyangkut kehormatan PDIP sehingga paling berat pengaruhnya jika tidak direstui Presiden," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam perspektif politik Jawa, Khofifah juga terlihat melawan Presiden dan menyatukan dukungan kaum nasionalis serta PDIP.

"Belum lagi jika isu pembangkangan itu dimainkan terkait dengan apa yang baru saja terjadi di NU. Posisi itu bisa dimainkan para 'haters' bahwa Khofifah melawan Presiden dan juga titah kiai. Rasanya Khofifah benar-benar berada dalam situasi sulit dan butuh bermain lebih cantik," tuturnya.

Pengamat alumnus Unair tersebut berpendapat, jika restu presiden sulit didapat maka pilihannya bisa berhitung ulang dengan hati dingin atau memainkan komunikasi politik cerdas bahwa ia tidak mengundurkan diri.

"Apalagi jika izin dan restu ini 'didelay' Presiden dalam arti tidak segera dikabulkan maka Khofifah akan memiliki waktu mepet. Situasi ini jelas menjadi batu ujian bagaimana kemampuan komunikasi politik Khofifah dan tim dalam situasi kritis," katanya.(*)