Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Respons Sekjen PDIP Terkait Rencana Reshuffle Kabinet

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 Januari 2023
Respons Sekjen PDIP Terkait Rencana Reshuffle Kabinet

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/01/2023). (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu perombakan atau reshuffle kabinet terus mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden Jokowi.

Baca Juga

Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Jokowi Jawab Besok

"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden," kata Hasto di Bandung, Sabtu (28/1).

Hasto menjelaskan bahwa sebagai partai pendukung Pemerintah, PDI Perjuangan memang telah memberikan berbagai masukan.

Namun, pihaknya belum bisa membeberkan nama-nama siapa saja yang terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan seseorang.

"Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," tambahnya.

Baca Juga

Jokowi Jawab Isu Reshuffle Kabinet

Saat ditanya kemungkinan pengumuman reshuffle oleh Presiden Jokowi pada Rabu Pon (1/2), Hasto mengatakan setiap orang memiliki momentum dan preferensi masing-masing dalam pertimbangan memutuskan berbagai hal penting.

Dia kemudian mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno juga memiliki preferensi pada angka, termasuk Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Maka, kata Hasto, dalam membangun Waduk Jati Luhur pun memiliki makna pada angka-angka tersebut.

"Ya, tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan Presiden," ujar Hasto.

"Dalam menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili (tanggal) 17, (bulan) 8, (tahun) 45; sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan Presiden," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Respons Gerindra Terkait Rencana Reshuffle Kabinet

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Bagikan