Rencana Prabowo Beli 15 Pesawat Bekas Eurofighter Thypoon Berpotensi Langgar UU

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 28 Juli 2020
Rencana Prabowo Beli 15 Pesawat Bekas Eurofighter Thypoon Berpotensi Langgar UU

Ilustrasi (Foto: Unsplash/Jonathan Ridley)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat kemaritiman dan intelijen Laksda TNI (Purnawirawan) Soleman B. Ponto menilai rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Thypoon bekas milik Austria berpotensi melanggar undang-undang.

"Itu melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan karena tidak memungkinkan membeli pesawat bekas," ujar Soleman B. Ponto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/7).

Baca juga:

Miris, Siluman F-35 Lightning II 'Rapuh' Terhadap Petir

Kondisi pesawat yang bekas juga tidak memungkinkan untuk mengetahui harga pastinya di pasaran sehingga membuka peluang besar terjadinya kongkalikong.

Dari aspek pemeliharaan, kondisi barang bekas tentu membuat biaya pemeliharaan sulit ditaksir karena menyangkut komponen atau suku cadang.

"Ada yang namanya suku cadang kritis, seperti radar, dan macam-macam lainnya. Masih ada enggak itu? Kalau radar saja rusak, pesawat enggak bisa terbang," kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI itu.

Artinya, banyak persiapan menyangkut pemeliharaan, termasuk sumber daya manusia (SDM) yang tentu membutuhkan biaya sangat besar.

"Butuh biaya sangat besar, sangat rugi. Belum lagi kalau nanti jatuh. Yang baru saja bisa jatuh, apalagi yang lama," jelas dia.

Indonesia tengah mencari armada tempur baru.(Foto: Unsplash/Curioso Photography)

Selain itu, Soleman mengingatkan bahwa keputusan untuk pengadaan pesawat tempur semestinya bukan di Menteri Pertahanan, tetapi di TNI Angkatan Udara.

Sesuai dengan UU No. 34/2004 tentang TNI, kata dia, Menhan semestinya hanya sebagai pembuat kebijakan, sementara pelaksanaannya oleh TNI AU.

Hal itu termasuk kajian-kajian secara teknis menyangkut spesifikasi pesawat tempur dan sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan juga diserahkan kepada TNI AU.

"Bukan di Menhan, keputusannya ada di TNI AU. Menhan tinggal menyiapkan anggarannya, yang dibutuhkan berapa. Jadi, malah ada dua UU yang dilanggar," kata Soleman.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Indonesia dikabarkan berminat membeli 15 pesawat tempur buatan konsorsium Eropa, yakni Eurofighter Typhoon, yang saat ini dioperasikan oleh AU Austria.

Baca Juga

Indonesia Minati Pesawat Tempur Eurofighter 'Typhoon'

Menhan Prabowo Subianto disebut telah mengajukan proposal kepada Menteri Pertahanan Republik Austria Klaudia Tenner untuk mengakuisisi 15 pesawat tempur jenis delta wing hasil rancangan empat negara, yakni Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol itu.

Situs berita berbahasa Jerman, Kronen Zeitung mengunggah foto proposal tawaran pembelian 15 pesawat Eurofighter Typhoon dari Menhan Prabowo kepada Menhan Austria. (*)

#Prabowo #Pesawat #Alutsista
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Kepala Negara menyebut langkah yang diambil oleh TNI dan Polri itu merupakan sebuah misi mulia dan bentuk pengabdian kepada masyarakat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Indonesia
Prabowo Resmikan 895 Jembatan Dibangun 30 Polda, Hubungkan 1.314 Desa
Ratusan jembatan tersebut, yang dibangun secara swadaya oleh 30 Polda di berbagai daerah merupakan bagian dari program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Polri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Resmikan 895 Jembatan Dibangun 30 Polda, Hubungkan 1.314 Desa
Indonesia
Survei Kepuasan Publik Prabowo-Gibran Anjlok 51,1 Persen, Jokowi Sarankan Fokus Bekerja
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan penurunan tersebut beriringan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Survei Kepuasan Publik Prabowo-Gibran Anjlok 51,1 Persen, Jokowi Sarankan Fokus Bekerja
Indonesia
Prabowo Bakal Luncurkan Ekosistem Motor Listrik Nasional di Pabrik ALVA Cikarang
PT Len Industri akan berperan sebagai integrator utama untuk mengorkestrasi kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Bakal Luncurkan Ekosistem Motor Listrik Nasional di Pabrik ALVA Cikarang
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
Amnesti 17 Agustus Diusulkan Bagi Usia Produktif, Bakal Dilatih di Sektor Pertanian Untuk Ketahanan Pangan
Penentuan program tersebut akan disesuaikan dengan hasil asesmen terhadap warga binaan yang menjadi calon penerima amnesti.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Amnesti 17 Agustus Diusulkan Bagi Usia Produktif, Bakal Dilatih di Sektor Pertanian Untuk Ketahanan Pangan
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Prabowo Perintahkan PLN dan Pertamina Pangkas Anak dan Cucu Perusahaan
pemangkasan anak dan cucu perusahaa yang disebut sebagai layer-layer juga bertujuan mempercepat waktu pengambilan keputusan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Perintahkan PLN dan Pertamina Pangkas Anak dan Cucu Perusahaan
Indonesia
Presiden Prabowo Bangun Sekolah Unggulan hingga Undang Universitas Terbaik Dunia
Presiden menegaskan fondasi utama untuk menguasai sains dan teknologi yakni sistem pendidikan yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Presiden Prabowo Bangun Sekolah Unggulan hingga Undang Universitas Terbaik Dunia
Bagikan