Rencana Pelibatan Preman Pasar Awasi Protokol Kesehatan Dinilai Mengada-ada

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat, wacana pihak kepolisian menggandeng preman pasar untuk mengawasi kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol COVID-19 merupakan hal yang tidak perlu dilakukan.

"Enggak usah cari perkara. Enggak usah lah, polisi saja yang ngawasin," kata Agus saat dihubungi wartawan, Minggu (13/9).

Menurutnya, jika preman benar-benar diperbantukan untuk mengawasi warga soal protokol kesehatan COVID-19, akan ada potensi muncul masalah, mulai dari soal mekanisme pembinaan, pemberian upah untuk pengawasan, hingga masalah hukum.

Baca Juga:

Preman Pasar Bakal Dilibatkan dalam Penertiban Protokol Kesehatan

"Gimana itu ngawasinnya? Bagaimana mekanisme pembinaannya? Preman kan orang yang enggak punya pekerjaan, apakah itu dikasih gaji? Harus diawasi ketat polisi, kalau keluar hukum gimana?" terangnya.

Dia menegaskan, pengawasan terkait protokol kesehatan COVID-19 cukup dilakukan oleh kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bekerja sama dengan sejumlah masyarakat.

"Polisi sama TNI udah selesai, sama warga, sudah cukup. Enggak usah tambah macam-macam orang itu darimana. Kurang kerjaan," ungkap Agus.

Sebelumnya diketahui, Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan terhadap pengunjung pasar.

“Kita juga berharap penegak disiplin internal di klaster pasar, di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9) lalu.

Kendati demikian, Gatot menegaskan mereka akan tetap dipantau oleh TNI dan Polri agar pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dan pelaksanaannya akan tetap mengedepankan cara humanis.

"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI Polri dengan cara-cara humanis," lanjutnya.

Baca Juga:

Polisi Sebut Masyarakat Enggak Mau Repot Kalau Dipalak Preman

Sementara itu, di lain kesempatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin mengaku belum mengetahui soal wacana tersebut. Yang diketahui olehnya adalah keterlibatan unsur dari masyarakat.

"Saya belum dapat informasi soal preman pasar. Setahu saya, (yang dilibatkan adalah) unsur dari masyarakat," ujar Arifin, Sabtu (12/9).

Dia menjelaskan, keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari gerakan bersama sejumlah kalangan dalam mengawasi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. (Knu)

Baca Juga:

Pedagang Pasar Tolak Preman Awasi Protokol Kesehatan