Rencana Australia Bikin Kapal Selam Nuklir Bikin Panas Kawasan, Indonesia Prihatin

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 September 2021
Rencana Australia Bikin Kapal Selam Nuklir Bikin Panas Kawasan, Indonesia Prihatin

Australia. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia prihatin atas pengumuman Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Kondisi ini, perlihatkan terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan.

"Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan resminya yang dirilis, Jumat (17/9).

Baca Juga:

CFAS Universitas Nasional Eratkan Hubungan Australia-Indonesia

Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation dan mendorong pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Sebelumnya, Australia mengumumkan rencananya untuk membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

"Dunia kita menjadi lebih kompleks, terutama di sini di kawasan kita, Indo-Pasifik," kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Ketika mengumumkan kelompok keamanan baru itu pada Rabu (15/9), para pemimpin AS, Australia, dan Inggris tidak menyebut China, tetapi Washington dan sekutunya berusaha untuk melawan kekuatan dan pengaruhnya yang semakin besar di kawasan.

Merespons pengumuman tersebut, Kedutaan Besar China di AS mengatakan bahwa negara tidak boleh membangun blok eksklusif yang menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga.

"Secara khusus, mereka harus melepaskan mentalitas Perang Dingin dan prasangka ideologis mereka," kata Kedubes China.

Ilustrasi bendara Indonesia - Australia. (Foto: internationalaffairs.org.au)
Ilustrasi bendara Indonesia - Australia. (Foto: internationalaffairs.org.au)

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyambut baik fokus pada Indo-Pasifik tetapi mengatakan kapal selam bertenaga nuklir baru Australia tidak akan diizinkan di perairan teritorialnya, di bawah kebijakan bebas nuklir yang sudah lama ada.

"Saya senang melihat bahwa perhatian telah dialihkan ke kawasan kami dari mitra yang bekerja sama dengan kami. Ini adalah kawasan yang diperebutkan dan ada peran yang dapat dimainkan orang lain dalam mengambil kepentingan di kawasan kami," kata Ardern dikutip Antara.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan kepada Morrison melalui panggilan telepon bahwa Singapura memiliki hubungan lama dengan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, dan berharap pengelompokan baru akan berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan melengkapi arsitektur regional. (Pon)

Baca Juga:

Hakim Australia Temukan Google Melakukan Pelanggaran Hukum

#Australia #Senjata Nuklir #Pembatasan Nuklir #Kemenlu #ASEAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menko Airlangga dan Menlu Sugiono Dampingi Presiden di KTT ASEAN
Para pemimpin negara mitra juga akan hadir di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, serta Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Menko Airlangga dan Menlu Sugiono Dampingi Presiden di KTT ASEAN
Indonesia
KTT ASEAN di Malaysia Agendakan Deklarasi Timor Leste Sebagai Negara Anggota, Berbagai Kepala Negara Hadir
KTT tersebut mencakup penguatan ketahanan ekonomi, integrasi regional, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan global seperti iklim dan teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
KTT ASEAN di Malaysia Agendakan Deklarasi Timor Leste Sebagai Negara Anggota, Berbagai Kepala Negara Hadir
Indonesia
Donald Trump Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia Lanjut ke KTT APEC
Selain mengikuti agenda ASEAN, Trump juga akan menyaksikan penandatangan perjanjian perdamaian antara Kamboja dan Thailand yang pada pertengahan tahun ini terlibat dalam konflik bersenjata di perbatasan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Donald Trump Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia Lanjut ke KTT APEC
Indonesia
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
“Awalnya hanya terjadi di Kamboja, kini menyebar ke sembilan negara lain di Asia," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Berawal dari Kamboja, Kemenlu Temukan 10 Ribu WNI Jadi Korban TPPO di 10 Negara Asia
Indonesia
WNI Australia Waspada, KBRI Rilis Imbauan Darurat Terkait Aksi Anti-Imigran 'March for Australia'
Dalam situs resmi "March for Australia", para penolak imigrasi berargumen bahwa persatuan dan nilai-nilai Australia telah terkikis akibat kebijakan dan gerakan yang dianggap memecah belah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
WNI Australia Waspada, KBRI Rilis Imbauan Darurat Terkait Aksi Anti-Imigran 'March for Australia'
Indonesia
Australia Cabut Bea Masuk Anti-Dumping Kaca Apung Bening Indonesia, Ekspor Melejit
Komisi Anti-Dumping Australia menyebutkan Oceania Glass, satu-satunya produsen kaca apung bening di Australia, telah menghentikan produksi sejak 6 Maret 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Australia Cabut Bea Masuk Anti-Dumping Kaca Apung Bening Indonesia, Ekspor Melejit
Dunia
Baliho Prabowo ‘Sejajar’ dengan PM Benjamin Netanyahu, Kemenlu RI Pastikan belum ada Pengakuan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Tetap pada pendirian tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Baliho Prabowo ‘Sejajar’ dengan PM Benjamin Netanyahu, Kemenlu RI Pastikan belum ada Pengakuan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Dunia
Perubahan Iklim makin Nyata, Kenaikan Permukaan Laut Ancam 1,5 Juta Warga Australia pada 2050
Tidak ada komunitas di Australia yang akan bebas dari risiko iklim yang berhubungan, saling memperkuat, dan terjadi secara bersamaan.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Perubahan Iklim makin Nyata, Kenaikan Permukaan Laut Ancam 1,5 Juta Warga Australia pada 2050
Indonesia
57 Dari 78 WNI di Nepal Sudah Pulang ke Indonesia, Kondisi Ibu Kota Sudah Kondusif
Kemenlu juga mengingatkan WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
57 Dari 78 WNI di Nepal Sudah Pulang ke Indonesia, Kondisi Ibu Kota Sudah Kondusif
Indonesia
Hingga Malam Ini, Sudah 57 WNI Berhasil Dievakuasi Keluar dari Nepal
Sebanyak 78 WNI bersedia dievakuasi keluar dari Nepal kembali ke Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Hingga Malam Ini, Sudah 57 WNI Berhasil Dievakuasi Keluar dari Nepal
Bagikan