Ikhsan Aryo Digdo
SEORANG hakim di Australia menemukan Google melakukan pelanggaran terhadap privasi data pengguna. Hal tersebut terbukti pada pengaturan pengaktifan riwayat lokasi pada pengguna yang menggunakan ponsel Android.
Dilansir dari The Verge, Minggu (18/4), menurut Hakim Pengadilan Federal, Thomas Thawley, pelanggaran tersebut telah terjadi dalam kurun waktu antara Januari 2017 hingga Desember 2018. Associated Press melaporkan bahwa temuan tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum yang berlaku Australia.
Baca juga:
Bentuk pelanggarannya ialah Google membuat pengguna mempercayai bahwa pengaktifan "Riwayat Lokasi" merupakan satu-satunya cara perusahaan tersebut untuk mengumpulkan data pengguna. Sementara jika tidak diaktifkan, data pengguna tidak terlihat.
Nyatanya, pengaturan lain pada akun Google yang diaktifkan secara default, yakni pada pengaturan "Aktivitas Web & Aplikasi", memungkinkan Google tetap bisa menggali informasi pengguna. Bahkan pengaturan riwayat lokasi tidak perlu diaktifkan. Asalkan ponsel Android tetap aktif, data pengguna tetap transparan.
Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (Australian Competition and Consumer Commissio/ ACCC), organisasi pengawas konsumen perusahaan, mengatakan sedang mengupayakan untuk memberikan denda kepada Google. Tetapi mereka tidak menentukan berapa jumlah denda tersebut.
Baca juga:
Mulai Oktober, Google Drive Akan Hapus Otomatis File di Tempat Sampah
"Ini adalah kemenangan penting bagi para konsumen, terutama siapa pun yang peduli dengan privasi online mereka, karena keputusan Pengadilan mengirimkan pesan yang kuat kepada Google dan pihak lain bahwa bisnis besar tidak boleh menyesatkan pelanggan mereka," kata ketua ACCC, Rod Sims, dalam sebuah pernyataan.
Ketika dimintai keterangan mengenai temuan tersebut, pihak Google tidak segera membalas permintaan tanggapan tersebut. Seorang juru bicara mengatakan kepada Associated Press bahwa Google tidak setuju dengan apa yang ditemukan oleh hakim. Oleh karena itu, pihak Google tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding.
Selama beberapa bulan terakhir perusahaan teknologi raksasa tersebut telah terlibat dalam beberapa dugaan pelanggaran hukum di Australia.
Seperti pada Februari 2021, pemerintah Australia mengeluarkan sebuah undang-undang yang mewajibkan Google dan Facebook untuk membayar nominal kepada media pemberitaan. Biaya tersebut untuk setiap konten berita dari Media pemberitaan yang didistribusikan di dalam platform mereka. (kna)
Baca juga:
Pengguna Kamera Canon Kini Bisa Otomatis Unggah Foto ke Google Photos
