Rekonsiliasi Mustahil Terjadi Jika Pendukung Prabowo Masih Dikriminalisasi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2019
Rekonsiliasi Mustahil Terjadi Jika Pendukung Prabowo Masih Dikriminalisasi

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani (tengah) (Antaranews/Aprillio Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan penangguhan penahanan dari sejumlah tokoh pendukung Prabowo Subianto yang pernah ditahan masuk jadi salah satu syarat rekonsiliasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, rekonsiliasi tidak akan terjadi jika kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh pendukung Prabowo di Pilpres 2019 masih dilakukan.

BACA JUGA: Golkar Nilai Usul Kepulangan Rizieq Sebagai Prasyarat Rekonsiliasi Tak Relevan

"Suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat. Rekonsiliasi itu bukan sekadar lip service, bukan sekadar dagangan politik bukan sekadar bualan. Rekonsiliasi itu akan terjadi sebagai sesuatu yang genuine," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

Muzani menekankan rekonsiliasi yang tengah diupayakan kali ini harus meniadakan dendam satu sama lain. Yang terpenting, lanjut Muzani, dalam sebuah rekonsiliasi adalah bagaimana perbedaan paham dan pandangan menjadi sesuatu yang cair.

"Sehingga ada energi bagi bangsa Indonesia untuk menata ke depan. Nah energi baru ini yang kemudian harus kita pupuk untuk membangun Indonesia," pungkasnya.

Rizieq Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). (MP/Dery Ridwansyah)

Sebelumnya mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara soal narasi rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019. Menurut Dahnil, kepulangan Rizieq Shihab ke tanah air bisa menjadi bagian dari rekonsiliasi Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi.

"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia," kata Dahnil melalui akun Twitter pribadinya @Dahnilanzar, Kamis (4/7).

Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu juga berharap pada periode pemerintahan Presiden Jokowi jilid dua tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama. Dahnil juga berharap ulama-ulama yang kritis terhadap pemerintah tidak disudutkan dengan berbagai stigma radikalis dan ekstremis.

BACA JUGA: Pulangkan Habib Rizieq Masuk Agenda Rekonsiliasi, Ini Reaksi PDIP dan PKB

"Setop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, setop narasi-narasi stigmatisasi radikalis, dan lain-lain," ujar Dahnil.

Prabowo sebelumya juga sempat berjanji jika memenangi Pilpres 2019 akan membawa pulang Rizieq Shihab ke Indonesia. Seperti diketahui, pentolan FPI itu sudah berada di Arab Saudi sejak pertengahan 2017 menyusul kasus hukum yang menjeratnya. (Pon)

#Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menanggapi munculnya isu mengenai kemungkinan fusi atau penggabungan antara Partai NasDem dengan Partai Gerindra.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Indonesia
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Candaan disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya melihat anggota DPR Fraksi NasDem Muslim Ayub duduk bersebelahan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Anwar Sadad dalam ruang rapat.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kelakar saat RDP Komisi XIII DPR RI di Tengah Isu Merger NasDem-Gerindra: dari Gondangdia ke Kertanegara
Indonesia
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Willy Aditya berkelakar soal merger Gerindra dan NasDem dalam rapat DPR. Candaan ini muncul di tengah isu politik yang tengah berkembang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Indonesia
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Budisatrio berterima kasih kepada seluruh kader maupun tim ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang sudah setia mengawal kinerja para legislator di DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Indonesia
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
DPRD Gerindra meminta operasional RDF Rorotan dihentikan sementara. Sebab, RDF Rorotan dinilai masih menimbulkan bau.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Bagikan