Realitas Politik Nasional Jadi Faktor Angka Golput Tinggi

MerahPutih Megapolitan - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 bukan hanya disebabkan oleh penyelenggara, tetapi juga peserta dan keadaan sosial yang berlangsung. Ia menilai, angka partisipasi yang ditargetkan oleh KPU sebesar 77,5 persen tidak terpenuhi.

Menurut Masykurudin, ada tiga faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi pemilih dalam mengikuti pencoblosan Pilkada Serentak yang digelar 9 Desember itu. Pertama, terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan partai politik. Mayoritas daerah Pilkada yang hanya diikuti oleh dua sampai tiga pasangan calon tidak secara maksimal mengakomodasi aspirasi masyarakat pemilih.

"Arah partai politik dalam mendukung pasangan calon yang populer dan bermodal besar pada akhirnya berujung pada jumlah pasangan calon yang terbatas, sehingga mengurangi jumlah perbincangan antara kandidat dan masyarakat," kata Masykurudin di Jakarta, Jumat (11/12).

Faktor kedua bardasarkan penuturannya adalah perbedaan antara janji kampanye dengan realitas politik nasional. Mayoritas materi kampanye pasangan calon adalah pemberantasan korupsi, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan pengalokasian anggaran yang memihak rakyat. Akan tetapi, lanjut Maskyuruddin, janji kampanye ini tidak sebangun dengan apa yang terjadi di tingkat nasional.

"Praktik-praktik korupsi yang terjadi terus-menerus sepanjang tahun memberikan keraguan tertentu kepada masyarakat akan terjadinya pemerintahan yang benar-benar bersih," ujarnya lagi.

Ketiga, kata Masykurudin, turunnya aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara Pilkada. Tak hanya itu, tambahnya, persepsi masyarakat terkait bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dipahami secara politis dilakukan oleh pasangan calon, sementara jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara Pilkada berkurang.

"Aktivitas sosialisasi dari KPU yang berkurang berdampak kepada turunnya jumlah aktor, tokoh dan pegiat pendidikan pemilih di masyarakat sehingga ajakan untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya menjadi berkurang," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardianto mengakui rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak yang pertama kali digelar ini.

"Oleh banyak kalangan menilai, walaupun baru sementara, beberapa daerah terutama di kota-kota besar itu partisipasinya sangat rendah atau di bawah rata-rata. Ini juga menjadi bahan evaluasi apa yang menjadi sebab sehingga tingakat partispasinya rendah," kata Juri saat berjumpa dengan merahputih.com di kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/12). (dit)

BACA JUGA:

1. KPU Belum Pastikan Nasib Lima Daerah Tertunda Pilkada
2. KPU Akui Angka Golput Tinggi
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2015
4. Pilkada Kalteng Ditunda, Mantan Gubernur Kesal
5. Diduga Curang saat Pilkada, Airin akan Diadukan ke MK