Realisasi Anggaran Polri 2024 Capai 97,49 Persen, Ini Rincian Dana dan Program Prioritas Tahun 2025

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 07 Juli 2025
Realisasi Anggaran Polri 2024 Capai 97,49 Persen, Ini Rincian Dana dan Program Prioritas Tahun 2025

Aksi Parade Defile Personel Polri Semarakkan HUT ke-79 Bhayangkara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Komjen Pol Wahyu Hadiningrat mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Polri Tahun Anggaran 2024 mencapai 97,49 persen.

"Berdasarkan data aplikasi Omspan Kementerian Keuangan per 30 Mei 2025, dari total pagu sebesar Rp140 triliun, telah terealisasi sebesar Rp136,56 triliun," kata Wahyu saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).

Ia merinci realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja. Belanja pegawai dari pagu Rp 58,2 triliun telah terealisasi Rp58 triliun (99,63 persen). Belanja barang terealisasi Rp 35,5 triliun dari pagu Rp36,2 triliun (97,96 persen), dan belanja modal mencapai Rp42,9 triliun dari pagu Rp 45,5 triliun (94,37 persen).

Berdasarkan program, realisasi tertinggi terdapat pada dukungan manajemen: Rp51,7 triliun dari pagu Rp 52 triliun (99,46 persen), penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Rp 5,2 triliun dari Rp 5,3 triliun (98,70 persen), serta pemeliharaan Kamtibmas sebesar Rp 23,1 triliun dari Rp 23,5 triliun (98,56 persen).

Kemudian, profesionalisme SDM Polri sebesar Rp 2,9 triliun dari Rp 3 triliun (98,69 persen) dan modernisasi Almatsus dan Sarpras senilai Rp 53,3 triliun dari Rp 56,1 triliun (95,03 persen).

Namun, Wahyu menyoroti capaian terendah pada anggaran bersumber dari Rupiah Murni Pendamping, dengan realisasi hanya Rp 950 miliar dari pagu Rp 3,3 triliun (28,06 persen). Hal ini terjadi karena belum diterbitkannya register dari Kemenkeu terhadap 22 kegiatan yang sudah tercantum dalam DIPA Polri.

Jenderal bintang tiga ini juga memaparkan perkembangan alokasi anggaran Polri Tahun Anggaran 2025. Awalnya, pagu ditetapkan sebesar Rp126,6 triliun. Namun, akibat kebijakan efisiensi sebesar Rp20,5 triliun, sejumlah anggaran sempat diblokir.

"Setelah melalui dua tahap relaksasi blokir oleh Kementerian Keuangan, total Rp20,1 triliun telah dibuka, menyisakan anggaran yang masih diblokir sebesar Rp 486 miliar," sambungnya.

Baca juga:

Hari Bhayangkara ke-79, Polri Angkat Branding Wajah Humanis Tapi Tegas

Tahun ini, Polri juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 15,5 triliun yang berasal dari berbagai sumber, yakni Rupiah murni Rp2,9 triliun, pinjaman luar negeri (PLN) Rp 10 triliun, rupiah murni pendamping: Rp 950 miliar, pinjaman dalam negeri Rp 947 miliar, BLU Rp227 miliar, dan hibah langsung dalam negeri sebesar Rp 379 miliar.

Dengan demikian, total anggaran Polri 2025 menjadi Rp142 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp 59,4 triliun (41,82 persen), belanja barang Rp 34,2 triliun (24,10 persen), belanja modal Rp 48,4 triliun (34,08 persen).

Per 30 Juni 2025, realisasi anggaran Polri tercatat sebesar Rp69,1 triliun atau 48,67 persen. Realisasi jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai: Rp 35,9 triliun (60,46 persen),

- Belanja Barang: Rp 13,1 triliun (38,49 persen),

- Belanja Modal: Rp 20 triliun (41,40 persen).

Baca juga:

Robot yang Dipamerkan Polri Dijual Bebas di E-Commerce, Segini Harganya

Realisasi per sumber anggaran:

- Rupiah Murni: Rp 60 triliun dari Rp115 triliun (52,20 persen),

- PLN: Rp 5,1 triliun dari Rp13 triliun (37,89 persen),

- PNBP: Rp 2,2 triliun dari Rp7,8 triliun (28,59 persen),

- Pinjaman Dalam Negeri: Rp 226 miliar dari Rp 1,1 triliun (23,71 persen),

- BLU: Rp1,1 triliun dari Rp 2,7 triliun (55,94 persen),

- Hibah Dalam Negeri: Rp 170 miliar dari Rp 379 miliar (44,90 persen),

- SBSN: Rp169 miliar dari Rp648 miliar (26,20 persen),

- Rupiah Murni Pendamping: Belum terealisasi dari Rp 950 miliar.

Baca juga:

Kapolri Target Panen Jagung 7,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Tugas Utama Polri Jangan Diabaikan

Realisasi berdasarkan program:

- Dukungan Manajemen: Rp 30,6 triliun dari Rp 52,5 triliun (58,27 persen),

- Penyelidikan dan Penyidikan: Rp 2,8 triliun dari Rp 5,6 triliun (51,37 persen),

- Profesionalisme SDM: Rp1,1 triliun dari Rp2,4 triliun (47,90 persen),

- Kamtibmas: Rp9,5 triliun dari Rp20,4 triliun (46,63 persen),

- Modernisasi Almatsus dan Sarpras: Rp24,9 triliun dari Rp61 triliun (40,88 persen).

Untuk pelaksanaan Program Prioritas Nasional, dari total anggaran Rp16,3 triliun, telah terealisasi Rp 5,6 triliun (34,53 persen). Rinciannya:

- Profesionalisme SDM Polri: Rp1,1 triliun dari Rp 3,4 triliun (34,74 persen),

- Penyelidikan dan Penyidikan: Rp5,2 triliun dari Rp 8,4 triliun (62,48 persen),

- Modernisasi Almatsus dan Sarpras: Rp5,6 triliun dari Rp 16,3 triliun (34,50 persen),

- Pemeliharaan Kamtibmas (IKN): Rp5,7 miliar dari Rp 10 miliar (57,21 persen),

- Dukungan Manajemen: Rp 155 juta dari Rp 1,1 miliar (13,40 persen)

(Pon)

#Polri #Polisi #Jenderal Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Polri menegaskan sertifikat Pramuka Garuda hanya dokumen pendukung seleksi. Calon anggota tetap wajib mengikuti tes sesuai aturan rekrutmen Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Indonesia
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Polri menegaskan kepemilikan senjata api sipil di Indonesia hanya untuk profesi tertentu. Calon pemilik wajib lolos tes kesehatan, psikologi, sertifikat menembak, dan screening Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Indonesia
Polisi Bongkar Jalur Ganja Aceh ke Pulau Jawa, Sita 132 Kg Barang Haram
Pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan tiga laporan polisi yang berkaitan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi Bongkar Jalur Ganja Aceh ke Pulau Jawa, Sita 132 Kg Barang Haram
Indonesia
Profil Untung Sangaji, Eks Polisi Pahlawan Bom Sarinah yang Bongkar Gudang 995 Senjata di Sekolah Jaksel
Untung Sangaji menjadi sosok kunci di balik pembongkaran 995 pucuk senjata api dan airgun, ribuan amunisi, alat cetak peluru, hingga narkotika di lingkungan sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Profil Untung Sangaji, Eks Polisi Pahlawan Bom Sarinah yang Bongkar Gudang 995 Senjata di Sekolah Jaksel
Indonesia
Polisi tak Yakin Ratusan Senpi di Bunker Sekolah untuk Kegiatan Ekskul Murid
Menurut polisi, tidak ada kaitan antara senpi dan ekstrakurikuler di sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi tak Yakin Ratusan Senpi di Bunker Sekolah untuk Kegiatan Ekskul Murid
Indonesia
Polisi akan Panggil Eks Ketua Yayasan Sekolah Pondok Pinang Terkait Temuan 995 Senjata
Polres Metro Jakarta Selatan berencana memanggil eks Ketua Yayasan berinisial IWD untuk mendalami keterkaitannya dengan temuan 995 airsoft gun dan senjata lainnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi akan Panggil Eks Ketua Yayasan Sekolah Pondok Pinang Terkait Temuan 995 Senjata
Indonesia
Polisi Selidiki 995 Senjata di Yayasan Sekolah Pondok Pinang, Dalami Izin Kepemilikan
Polisi menyelidiki penemuan 995 senjata di yayasan sekolah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, termasuk kepemilikan, dokumen, dan perizinannya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi Selidiki 995 Senjata di Yayasan Sekolah Pondok Pinang, Dalami Izin Kepemilikan
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu surpres pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat tidak terprovokasi isu gejolak politik dan keamanan selama Agustus 2026. Polri memastikan kondisi kamtibmas terkendali.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketua MPR Bantah Isu Agustus 2026 Memanas, Polri Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Bagikan